Apa Itu Demokrasi? Ini Definisi dan Sejarah Pelaksanaannya di Indonesia

Apa Itu Demokrasi? Ini Definisi dan Sejarah Pelaksanaannya di Indonesia

Anisa Rizki Febriani - detikEdu
Selasa, 29 Nov 2022 11:00 WIB
Massa Demo Mahasiswa Mulai Berdatangan di Patung Kuda Jakpus (Anggi/detikcom)
Salah satu contoh demokrasi (Foto: Massa Demo Mahasiswa Mulai Berdatangan di Patung Kuda Jakpus (Anggi/detikcom))
Jakarta -

Pernahkah kalian mendengar kata demokrasi? Ya kalian mendengar kata demokrasi dari buku dan televisi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.

Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yakni Demos yang artinya rakyat dan Kratos yang bermakna kekuasaan. Istilah demokrasi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5 SM.

Sementara itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Kala itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Namun pemikiran terkait demokrasi modern dari barat telah merambah masuk ke Indonesia.

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ada baiknya detikers memahami terlebih dahulu terkait definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Melansir dari situs resmi Kemendikbud, berikut definisi demokrasi menurut para ahli.

Definisi Demokrasi Menurut Para Ahli

1. Kranemburg

Kranemburg mendefinisikan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni memerintah rakyat.

2. Abraham Lincoln

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

3. Henry B. Mayo

Menurut Henry, dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat.

4. Harris Soche

Harris mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.

5. Aristoteles

Aristoteles mengartikan demokrasi sebagai suatu kebebasan atau prinsip demokrasi yaitu kebebasan. Oleh karenanya, melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Ia mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.

Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Setelah mengetahui definisi dari demokrasi dari berbagai sudut pandang, selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.

Dalam buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tulisan Nadhirun disebutkan bahwa pada awal abad ke-20, pemikiran demokrasi mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masa kolonialisme Belanda.

Anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku dan ruang diskusi terbuka. Selain itu, mereka juga mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiksi dengan kondisi Indonesia pada masa tersebut.

Mohammad Hatta jadi tokoh sekaligus generasi pertama yang merasakan indahnya demokrasi di negara-negara Eropa. Ia mengenyam pendidikan di Belanda dan menyerap berbagai ide demokrasi di sana.

Pada masa itu, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan mulai muncul gerakan-gerakan kemerdekaan.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dari masa ke masa, terdapat empat perkembangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila era Orde Baru (Orba), dan Demokrasi Reformasi. Berikut pemaparannya.

1. Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer dimulai pada tahun 1945-1959, tepatnya setelah Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Perkembangan demokrasi ini merupakan sistem yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.

Sayangnya, demokrasi ini dianggap kurang cocok karena memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.

Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

2. Demokrasi Terpimpin

Selanjutnya ialah Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan ini bermula pada tahun 1959-1965 di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada konsep Demokrasi Terpimpin, Soekarno turut campur tangan sebagai presiden dan pemimpin tertinggi demokrasi. Selain itu, ada juga pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi sejumlah penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan lain sebagainya.

3. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru

Era Orde Baru juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi pada tahun 1965-1998. Walau begitu, rezim ini juga dihantui berbagai penyimpangan, yaitu:

- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman
- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

4. Demokrasi Reformasi

Yang terakhir ialah Demokrasi Reformasi yang berlangsung pada 1998 hingga sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, lahirlah Demokrasi Reformasi. Era ini mengembalikan prinsip dasar demokrasi, seperti adanya pemilu secara langsung.

Selain itu ada juga kebebasan Pers, desentralisasi, jaminan hak-hak dasar warga negara hingga rekrutmen politik yang inklusif.



Simak Video "Mahfud Sebut Lembaga Survei Kini Bisa Dibeli"
[Gambas:Video 20detik]
(aeb/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia