Kasus Penyalahgunaan Identitas, Peneliti Unair: Evaluasi PSE & Pinjol

Kasus Penyalahgunaan Identitas, Peneliti Unair: Evaluasi PSE & Pinjol

Trisna Wulandari - detikEdu
Rabu, 07 Des 2022 18:30 WIB
Ilustrasi perlindungan data digital
Peneliti hukum siber Unair ingatkan evaluasi PSE, termasuk pinjol, atas maraknya penyalahgunaan identitas atau data pribadi. Foto: Shutterstock
Jakarta -

Peneliti hukum siber dari Universitas Airlangga (Unair) Masitoh Indriani, SH LLM menekankan pentingnya evaluasi aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk pinjaman online (pinjol) di tengah maraknya penyalahgunaan identitas.

Beberapa terduga korban penyalahgunaan mengaku identitasnya dipakai untuk mengakses aplikasi pinjaman uang. Penggunaan identitas ini dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan pemilik atau subjek data.

Bentuk Kejahatan Siber

Fenomena penyalahgunaan identitas ini merugikan pemilik identitas dari sisi keamanan hingga keuangan. Sementara itu, kebocoran data secara digital sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan siber.

Menyoroti kejahatan ini, Indri menegaskan, momentum ini tepat untuk mengevaluasi kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk penyelenggara pinjaman online, dalam aspek keamanan data.

"Ini adalah momentum untuk mengevaluasi para PSE yang melakukan pemrosesan data pribadi. Kepatuhan akan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan syarat mutlak bagi PSE dalam melaksanakan pelayanannya terhadap masyarakat," kata Indri, dikutip dari laman Unair, Rabu (7/12/2022).

Peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM) FH Unair ini menjelaskan, secara konsep, data pribadi terdiri dari data pribadi umum dan data pribadi spesifik.

Data pribadi umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Lebih lanjut, data pribadi spesifik berupa data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi Pasal 4.

Informasi Data Pribadi Harus Melalui Persetujuan

Indri mengatakan, kategori data pribadi ini boleh diketahui oleh pihak lain, termasuk aplikasi. Syaratnya, harus ada consent atau persetujuan dari subjek data.

"Consent inilah yang harus diperhatikan oleh para pihak ketiga, secara lebih umum yakni PSE. Apakah mereka telah mengimplementasikan dan menjalankan prinsip-prinsip PDP dalam menjalankan usahanya?" kata dosen Fakultas Hukum (FH) Unair tersebut.

Indri menambahkan, jika PSE ditemukan tidak patuh atas UU Perlindungan Data Pribadi, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan oleh aparat agar memberikan efek jera.

"Sehingga kepentingan masyarakat pada akhirnya akan selalu dapat terjaga," pungkasnya.



Simak Video "Pemerintah Bentuk Timsus Urus Bjorka, Ruby Alamsyah: Seperti Gajah Lawan Semut"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/faz)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia