ADVERTISEMENT

Demokrasi Parlementer: Ciri-ciri hingga Sejarahnya di Indonesia

Rafi Aufa Mawardi - detikEdu
Senin, 30 Mei 2022 14:45 WIB
Sosok Sukarno tak dapat dilepaskan bila bicara kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Indonesia itu juga dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh dunia
Di masa pemerintahan Presiden Sukarno, demokrasi parlementer pernah diberlakukan (Foto: Getty Images)
Jakarta -

Demokrasi parlementer dan presidensial merupakan konsep pemerintahan yang tumbuh subur pasca perang dunia kedua di tahun 1945.

Berbagai negara di belahan dunia lambat laun mendeklarasikan kemerdekaannya dan memilih untuk menerapkan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Begitupun dengan Indonesia yang sejak awal kemerdekaan sudah menganut sistem demokrasi hingga saat ini.

Tetapi ada berbagai dinamika sejarah yang mengikuti tenggelam dan terbitnya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, mulai dari demokrasi parlementer hingga demokrasi presidensial.

Kira-kira, apa ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, serta sejarah demokrasi parlementer di Indonesia? Cari tahu jawabannya di sini.

Apa Itu Demokrasi Parlementer atau Sistem Pemerintahan Parlementer?

Secara definitif, demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara.

Parlemen memiliki peran yang fundamental dan kuat untuk mengangkat seorang perdana menteri. Bahkan, parlemen memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pemerintahan di suatu negara.

Tentu hal ini sifatnya berbeda dengan demokrasi presidensial yang tonggak kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden dan perdana menteri. Presiden adalah pucuk pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam mengurus tugas-tugas pemerintahan (eksekutif).

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku yang ditulisnya berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" menggambarkan jika demokrasi parlementer memiliki beberapa pola.

Misalnya, badan eksekutif (pemerintah) dan badan legislatif (parlemen) memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya.

Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer atau Sistem Pemerintahan Parlementer

Negara yang menerapkan demokrasi parlementer atau sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri, antara lain:
● Sistem pemerintahan secara langsung dipimpin oleh perdana menteri
● Presiden atau raja memiliki peran sebagai kepala negara
● Badan eksekutif yang direpresentasikan oleh presiden dipilih secara konsensus oleh badan legislatif (parlemen)
● Perdana menteri memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri di pemerintahan
● Badan legislatif (parlemen) dapat menurunkan badan eksekutif (presiden)

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Parlementer

Secara akademis sistem demokrasi parlementer dinilai memiliki beberapa kelebihan yang strategis, seperti:
● Akselerasi dalam membuat kebijakan, karena adanya konsensus dan ketergantungan antara badan eksekutif dan legislatif
● Tidak tumpang tindih terkait konteks tanggung jawab, implementasi, dan membuat kebijakan
● Kontrol yang ideal dari badan legislatif kepada badan eksekutif

Di lain sisi, demokrasi parlementer juga dinilai memiliki beberapa kekurangan, yaitu:
● Dinamis dan tidak jelasnya waktu dilaksanakannya pemilihan umum
● Terlalu tergantungnya badan eksekutif kepada badan legislatif, sehingga berpotensi pemerintah dijatuhkan sewaktu-waktu
● Di sisi lain, badan eksekutif juga dapat mengontrol badan legislatif sewaktu-waktu ketika jumlah partai koalisi lebih banyak di parlemen

Perjalanan Panjang Demokrasi Parlementer di Indonesia

Sejarah panjang Indonesia dengan demokrasi parlementer di mulai pada tahun 1950-1959. UUD 1950 Sementara diterapkan yang secara eksplisit merepresentasikan sistem demokrasi parlementer.

Teknisnya, perdana menteri yang menggawangi kabinet harus melaporkan tanggung jawabnya kepada parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena hal ini, ada beberapa kabinet yang melegitimasi pemerintahan di kurun waktu 9 tahun, yaitu:

1. Kabinet Natsir

Pertama, ada kabinet Natsir yang langsung dipimpin oleh Mohammad Natsir selaku perdana menteri. Natsir adalah tokoh politik dari partai Masyumi - partai Islam terbesar pada saat itu. Natsir menjabat mulai 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951

2. Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kedua, ada kabinet Sukiman-Suwirjo yang merupakan koalisi politik dari dua partai, yakni partai Masyumi dan PNI. Di kabinet ini, Sukiman Wirjosandjojo bertindak sebagai kepala pemerintahan dan Suwirjo sebagai wakil kepala pemerintahan. Kabinet ini mengudara mulai 27 April 2951 hingga 3 April 1952.

3. Kabinet Wilopo

Ketiga, ada kabinet Wilopo yang memimpin dari 3 April 1952 hingga 31 April 1953. Kabinet ini sangat cepat demisioner karena berbagai dinamika politik yang menghantuinya.

Misalnya, muncul gerakan separatisme di Indonesia dan dianggap bersalah dalam kejadian Tanjung Morawa di Sumatera Utara.

4. Kabinet Ali Sastromidjojo I

Keempat, ada kabinet Ali I yang memerintah sejak 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Salah satu program kabinet yang cukup membekas adalah program persiapan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Kelima, ada kabinet Burhanuddin Harahap yang menjalankan pemerintah sejak 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Ini merupakan kabinet hasil dari koalisi yang besar, karena terjalin dengan hampir seluruh partai yang ada parlemen.

6. Kabinet Ali Sastromidjojo II

Keenam, untuk kedua kalinya Ali sastromidjojo menjadi perdana menteri mulai 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali II ini adalah hasil dari koalisi politik dari tiga partai, yaitu PNI, Masyumi, dan juga NU.

7. Kabinet Djuanda

Ketujuh dan terakhir, ada kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja yang memiliki 28 menteri. Kabinet terakhir dalam era demokrasi parlementer ini mulai memerintah sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959 sebelum diubahnya sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin oleh Soekarno.



Simak Video "Anies: Tak Selamanya Polarisasi Adalah Perpecahan"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/pal)

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia