Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Isinya

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Isinya

twu - detikEdu
Rabu, 28 Sep 2022 07:30 WIB
Pengambilan sumpah anggota Dewan Konstituante 1956.
Pengambilan sumpah anggota Dewan Konstituante 1956. Setelah tak tercapai kebulatan suara pada sidang-sidang Konstituante terkait UUD baru, keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Foto: Wikimedia Commons
Jakarta -

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan Presiden Soekarno dengan alasan atas nama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

Latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dewan Konstituante pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer tidak kunjung mendapat kebulatan suara dalam penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru, sementara situasi negara tidak menentu.

Konstituante adalah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Anggota Konstituante dipilih pada Desember 1955. Sidang pertamanya berlangsung di Bandung pada November 1956.

Sebelum mengeluarkan Dekrit Presiden 1959, Presiden Soekarno mengumumkan konsepsinya agar kembali ke UUD 1945, seperti dikutip dari Sejarah untuk Kelas XII SMA/MA oleh Nana Supriatna.

Konsepsi Soekarno yang diumumkan pada 21 Februari 1957 tersebut berisi poin sebagai berikut:

1. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin.

2. Untuk pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri atas semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat dengan tugas untuk memberi nasihat pada kabinet, baik diminta ataupun tidak.

Konsepsi ini ditolak beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Pihak ini berpendapat bahwa perubahan sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu merupakan hak Konstituante.

Selain itu, pihak ini secara prinsip keberapat mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan.

Dalam pro-kontra tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan amanat pada 25 April 1959 pada anggota Konstituante yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945.

Amanat ini menjadi bahan perdebatan di Konstituante sehingga diputuskan untuk mengadakan pemungutan suara. Pemungutan suara sebanyak tiga kali pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 mendapat hasil bahwa mayoritas Konstituante menghendaki untuk kembali ke UUD 1945.

Namun, jumlah suaranya tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara yang masuk, sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Presiden Soekarno pun mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

  1. Pembubaran Konstituante.
  2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
  3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Berlakunya UUDS di Indonesia resmi dihentikan setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Soekarno juga mulai menjalankan konsepsi Demokrasi Terpimpin.

Menurut UUD 1945, pengertian 'terpimpin' adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, kekuasaan terbesar negara berada di MPR. Namun dalam pelaksanaannya, sistem Demokrasi Terpimpin ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada satu tangan, yakni presiden sebagai kekuasaan eksekutif.



Simak Video "La Nyalla Sebut Isi UUD 1945 Telah Berubah 95%, Ini Penjelasannya"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/kri)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia