Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter cukup mencolok. Terlebih, ciri dan sifat dari keduanya memang bertolak belakang.
Sejatinya, negara demokrasi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Negara demokrasi berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi memiliki pengertian pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara singkat, negara demokrasi berarti memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyatnya. Berbeda dengan negara otoriter yang berarti sistem pemerintahan politiknya berpusat pada seorang pemimpin.
Biasanya, pemimpin otoriter tidak dibatasi dengan aturan hukum dan membuat kebijaan negaranya sesuai kehendak pribadi.
Lantas, apa perbedaan antara negara demokrasi dan otoriter? Melansir dari beberapa sumber pada Kamis (1/9/2022), berikut pembahasannya.
Perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter
1. Pemerintahan
Dikutip dari laman Difference Between, pemerintahan pada negara demokrasi dan otoriter menjadi perbedaan yang paling umum. Sebab, negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum yang adil dan jujur, sehingga warga negara dapat memilih secara langsung pemimpin mereka melalui surat suara.
Lain halnya dengan negara otoriter yang mekanisme pemilihan pemimpinnya hanya dilakukan sebagai formalitas saja atau bahkan sama sekali tidak diterapkan. Diktator cenderung berpegang teguh pada kekuasaan, sehingga gagasan tentang pemilihan umum bertentangan dengan prinsipnya.
Dalam buku Demokrasi dan Autokrasi karya Aidul Fitriciada Azhari, kepemimpinan negara otoriter bersifat personal. Selain itu, mereka juga tidak memiliki ideologi resmi dan umumnya berupa pandangan dari pemimpin itu sendiri.
Pemerintah otoriter cenderung menoleransi pluralitas kelompok-kelompok kepentingan, sejauh mendukung pemerintah.
2. Partisipasi Sipil
Perbedaan selanjutnya adalah partisipasi sipil atau masyarakat dalam pemerintahan. Masyarakat negara demokrasi selalu didorong untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pendapatnya.
Berbeda dengan negara otoriter. Mereka tidak menerima pendapat publik, bahkan pendapat tersebut akan dianggap ancaman terhadap masa kekuasaan. Partisipasi masyarakat pada negara otoriter cenderung lebih terkontrol. Pemimpin mendorong mobilisasi politik, namun hanya untuk mendukung kebijakan politik dan ekonomi pemerintah.
3. Kebebasan
Kebebasan antara negara demokrasi dan otoriter tentulah berbeda. Negara demokrasi akan menjunjung tinggi kebebasan dasar atas semua hak-hak warga negaranya, terlepas dari siapa mereka. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam berekspresi, beragama, berkumpul, dan pers.
Sedangkan pada negara otoriter, diktator tidak menghormati kebebasan dan hak-hak tersebut. Pemimpin cenderung menutup mata terhadap hak-hak dasar negara atau bahkan melanggarnya. Kebebasan sipil seperti beragama tidak berlaku di negara otoriter.
Nah, itulah sejumlah perbedaan umum antara negara demokrasi dan negara otoriter. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan detikers ya!
(nwy/nwy)