.webp)
Latar belakang Gerakan PRRI Permesta bermula dari keadaan tidak stabil dalam pemerintahan, masalah korupsi, perdebatan dalam Konstituante, dan pertentangan dalam masyarakat menenai konsepsi presiden.
Awalnya pemberontakan PRRI/Permesta terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama Sumatra dan Sulawesi, seperti dikutip dari Pasti Bisa Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII oleh Tim Ganesha Operation.
Saat itu, Sumatra dan Sulawesi merasa tidak puas dengan masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sikap tidak puas ini didukung oleh sejumlah perwira militer setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa panglima militer membentuk dewan-dewan daerah, yaitu:
- Dewan Banteng di Sumatra Barat, dibentuk oleh Letkol Ahmad Husein pada 20 Desember 1956.
- Dewan Gajah di Medan, dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956.
- Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dibentuk oleh Letnan Kolonel Barlian di pertengahan Januari 1957.
- Dewan Manguni di Manado, dibentuk oleh Letkol Ventje Sumual pada 18 Februari 1957.
Simbolon di Dewan Gajah contohnya, menganggap Kabinet Ali gagal menyelesaikan masalah hubungan pusat dengan daerah. Menurutnya, hanya Presiden yang dapat turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Caranya yakni dengan membentuk zaken kabinet (kabinet yang terdiri dari ahli) dan bukan politisi.
Simbolon juga meminta perubahan sistem pimpinan negara, bukan hanya pimpinan Angkatan Darat saja.
Sementara itu, Dewan Garuda tidak puas dengan pembangunan daerah. Mereka merumuskan Piagam Pembangunan yang salah satunya menuntut pulihnya kerja sama dwi tugal Soekarno-Hatta agar kepemimpinan nasional dan otonomi daerah terlaksana demi terwujudnya pembangunan nasional.
Para tokoh militer dan sipil yang mendukung kekecewaan di Sumatra dan Sulawesi bertemu di Sungai Dareh, perbatasan Sumatra Barat dan Jambi, 9-10 Januari 1957.
Tokoh-tokoh militer dan sipil yang hadir yaitu Kolonel Simbolon, Letkol Ahmad Husein, Letkol Barlian, Letkol Ventje Sumua, M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, dan Sumitro Djojohadikusumo.
Dari pertemuan tersebut, lahir ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara. Tuntutannya antara lain pembubaran Kabinet Djuanda dan pembentukan zaken kabinet berisi orang-orang jujur, terhormat, ahli di bidangnya, dan tidak anti-agama dengan pimpinan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Batas akhir ultimatum yaitu 15 Februari 1958.
Selang ultimatum di Sumatra, pada 2 Maret 1957, lahir piagam Perjuangan Semesta Alam (Permesta) di Sulawesi yang juga menginginkan otonomi daerah. Piagam yang ditandatangani 52 tokoh sipil dan militer ini berisi pernyataan "segala peralihan dan penyesuaian dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam arti, tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia."
Dewan Pemuda Sulawesi memberi dukungan pada piagam Permesta. Rapat umum diadakan di Karebosi, Makassar, 10 Maret 1957, seperti dikutip dari Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan oleh Petrik Matanasi.
Hampir satu tahun kemudian, ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara yang tidak digubris pemerintah lalu ditanggapi dengan pembentukan PRRI oleh Ahmad Husein di Padang pada 15 Februari 1958, bertepatan dengan penolakan ultimatum. Pemerintahan tandingan ini lalu berdiri dan mengumumkan susunan menterinya serta Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara.
Di pendirian PRRI, Amerika Serikat yang antikomunis dan anti-Soekarno yang dianggap cenderung prokomunis saat itu menawarkan bantuan pada PRRI.
Permesta kemudian juga bersekutu dengan orang-orang PRRI di Sumatra sehingga muncul istilah PRRI/Permesta. Baik PRRI maupun Permesta memiliki pasukan baru yang melibatkan kaum muda dan pelajar, seperti dikutip dari Pemberontak Tak (Selalu) Salah: Seratus Pembangkangan di Nusantara oleh Petrik Matanasi.
Pasokan senjata CIA dan pelatihan militer pada beberapa pengikut PRRI dan Permesta di pangkalan militer terdekat membantu para pemberontak. Saat agen Amerika meninggalkan pemberontak, PRRI/Permesta giat mencari senjata di Singapura dan Taiwan, tempat intel Barat.
Dampak Gerakan PRRI Permesta
Pengeboman
Kota Padang dibom Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada 20-21 Februari 1958. Di saat bersamaan, Pimpinan PRRI Ahmad Husein mengadakan rapat umum di Padang dan meminta dukungan rakyat setempat untuk PRRI.
Operasi Militer
Sementara itu, Nasution, KSAD di Jakarta, memerintahkan agar semua tokoh Permesta di Sulawesi dan Indonesia Timur yang sejalan dengan PRRI ditangkap.
Operasi militer dilancarkan pemerintah pusat atas gerakan PRRI dan Permesta. Beberapa operasi militer diadakan angkatan perang pemerintah, antara lain:
- Operasi Tegas, dilaksanakn di Riau, dipimpin oleh Letkol Kaharuddin Nasution.
- Operasi 17 Agustus, dilaksanakan di Sumatra Barat, dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani.
- Operasi Saptamarga, dilaksanakan di Sumatra Utara, dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo.
- Operasi Sadar, dilaksanakan di Sumatra Selatan, dipimpin oleh Letkol dr. Ibnu Sutowo.
Operasi 17 Agustus dilancarkan pasukan pemerintah untuk menghindari masuknya pasukan asing. Sebab, di Riau terdapat orang-orang Amerika Serikat dan instalasi perusahaan minyak Amerika.
Operasi militer pasukan pemerintah menguasai Pekanbaru, Riau pada 14 Maret 1958. Operasi diteruskan ke pusat pertahankan pemberontak.
Pasukan pemerintah menduduki Kota Bukittinggi pada 4 Mei 1958. Operasi militer ini membuat pasukan pemberontak PRRI pecah dan banyak melarikan diri ke hutan.
(twu/nwy)
