.webp)
Pada 1944, Jepang makin terdesak oleh tentara Amerika Serikat. Kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya tersebut pun makin terlihat. Sementara itu, pemberontakan PETA di Blitar dan perlawanan pada pemerintahan Jepang di Indramayu berlangsung di Indonesia.
Untuk menarik hati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang pada 7 September 1944 mengeluarkan janji kemerdekaan di kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang mengindikasikan pihaknya menepati janji dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 1945, seperti dikutip dari Pasti Bisa IPS untuk SD/MI Kelas VI oleh Tim Tunas Karya Guru.
Tujuan Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam usaha kemerdekaan Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut lebih lanjut tentang tujuan Jepang membentuk BPUPKI dan gambaran latar belakangnya:
Tujuan Jepang Membentuk BPUPKI
Mengantisipasi Risiko Kekalahan di Perang Asia Timur Raya
Dalam usaha untuk membangun imperium di Asia, Jepang meletuskan perang di Pasifik. Perang Dunia II yang terjadi di kawasan Asia Pasifik ditandai dengan serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada 8 Desember 1941.
Setelah sejumlah kemenangan tentara Jepang, angkatan perang Amerika Serikat atau pihak Sekutu memukul mundur angkatan perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall pada Juni 1944.
Kekalahan Jepang di atas menunjukkan bahwa seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai dapat dikalahkan. Peristiwa tersebut diikuti oleh peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo sehingga digantikan oleh Kuniaki Koiso.
Tujuan BPUPKI dibuat salah satunya sebagai upaya agar Indonesia tidak ikut melakukan perlawanan terhadap Jepang. Lebih lanjut, BPUPKI juga dibuat agar Indonesia mau membantu Jepang melawan Sekutu.
Menindaklanjuti Janji Kemerdekaan
Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan diberi kemerdekaan depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai.
Dalam pengumumannya, Koiso mengatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia), "To Indo no jori dokuritu," atau "Indonesia sanggup merdeka sekarang."
Janji kemerdekaan oleh Jepang diikuti dengan diperbolehkannya bendera Merah Putih dikibarkan, tetapi masih harus berdampingan dengan Hinomaru, bendera Jepang, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Jilid 2B oleh Y. Sri Pujiastuti, T.D. Haryo Tamtomo, dan N. Suparno.
Tujuan sebenarnya dari janji tersebut yakni agar rakyat Indonesia bersimpati dan mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Untuk membuktikan janji yang diucapkan Perdana Menteri Koiso, pemerintah Jepang menindaklanjutinya dengan membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada 1945.
Menyelidiki Rencana Indonesia Merdeka
Tujuan pembentukan BPUPKI lebih lanjut adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan rencana Indonesia merdeka. Dari puluhan anggota BPUPKI, ada sejumlah anggota yang merupakan orang Jepang.
Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI memiliki 67 orang anggota yang terdiri dari 60 orang tokoh pergerakan nasional dari berbagai daerah dan aliran serta 7 orang Jepang yang bertindak sebagai pengamat.
Anggota BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon Jakarta. Terlepas dari tujuan Jepang membentuk BPUPKI, para tokoh Indonesia tetap mengarahkan BPUPKI agar dapat berjalan menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya.
(twu/nwy)
