Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, Ini Kata Epidemiolog Unair

Trisna Wulandari - detikEdu
Senin, 11 Jul 2022 14:30 WIB
Pemerintah terus mengebut vaksinasi booster untuk mengendalikan pandemi Corona. Saat ini posko yang terus sibuk melayani warga berada di Taman Swakarsa Pondok Kelapa, Jaktim.
Vaksin booster jadi syarat perjalanan, begini respons epidemiolog Unair. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah menerapkan kebijakan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan dan mobilitas masyarakat dalam waktu dekat. Aturan tersebut nantinya akan diatur dalam peraturan satuan tugas dan peraturan turunan lainnya.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani, S.Si., M.Si., PhD merespons, kebijakan tersebut perlu dilakukan seiring angka kasus Covid-19 yang kembali meningkat. Menurut Laura, penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan juga menjadi upaya penguatan antibodi yang mungkin sudah mulai menurun.

"Kebijakan ini saya rasa bisa dikontrol oleh pemerintah tentang perlunya kesadaran dan pentingnya vaksin booster untuk menekan kasus Covid-19," kata Laura, dikutip dari laman kampus, Senin (11/7/2022).

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) ini menjelaskan, kebijakan vaksin booster menjadi syarat perjalanan dapat menekan penyebaran kasus Covid-19 yang kemungkinan muncul bersama varian baru. Ia mencatat, capaian vaksin booster masyarakat Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah, yaitu di bawah 50 persen.

Di samping pentingnya vaksin booster, Laura mengingatkan, strategi untuk menangani kasus Covid-19 pada dasarnya masih sama, baik dengan adanya varian baru ataupun tidak.

"Kombinasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (tracing, testing, treatment) tetap menjadi kunci utama dalam penanggulangan atau menekan kasus Covid-19," kata Laura.

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

Sebelumnya, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan dalam waktu dekat. Rencana ini sesuai hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," kata Luhut dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

Penerapan kebijakan vaksin booster sebagai syarat perjalanan berlandaskan capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mall per hari sebanyak 1,9 juta orang, hanya 24,6% yang sudah divaksin booster.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," kata Luhut.



Simak Video "Mulai Hari Ini, Wajib Booster agar Bebas Syarat Perjalanan"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/erd)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia