.webp)
Konflik Ukraina dengan Rusia akhirnya sampai puncaknya. Kamis (24/2/2022), Presiden Vladimir Putin mengambil keputusan untuk meluncurkan invasi skala penuh ke kota-kota penting di Ukraina.
Invasi ini mengingatkan peristiwa aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea yang diakui bagian dari Ukraina tepat delapan tahun yang lalu. Krimea merupakan wilayah otonom yang mayoritas penduduknya beretnis Rusia.
Saat itu, daerah ini "diambil" oleh Rusia dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. BBC melaporkan, Putin memutuskan langkah itu setelah Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina yang pro-Rusia digulingkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aneksasi Krimea terjadi hanya dalam beberapa hari. Pada 22-23 Februari, Putin, mengadakan rapat untuk mengembalikan Krimea ke Rusia. Krimea memang sempat menjadi bagian Rusia selama 170 tahun.
"Krimea selalu merupakan bagian dari Rusia di hati dan pikiran penduduknya," ujar Putin tiga pekan setelah aneksasi seperti yang dikutip dari The New York Times.
Lalu kemudian Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushcev memutuskan mengalihkannya ke Ukraina. Ukraina saat itu masih merupakan negara bagian dari Uni Soviet.
Saat aneksasi tahun 2014, Rusia mengirimkan militernya untuk mengadakan referendum. Dilansir dari petinggi Rusia dan sumber-sumber media Krimea, 95% penduduk memilih reunifikasi dengan Rusia.
Hanya saja hingga saat ini, kebenaran referendum masih dipertanyakan oleh komunitas internasional.
Bagaimana Reaksi Dunia?
Mayoritas negara di dunia mengecam tindakan Rusia. Pasalnya, pencamplokan ini bertentangan dengan Memorandum Budapest 1994 mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina yang telah ditandatangani Rusia.
Pada rapat dewan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) 2014, Amerika Serikat mengusulkan komitmen kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina.
Namun, Rusia masih menganggap bahwa tindakan mereka adalah benar. Hingga Februari 2021, Amerika kembali menegaskan komitmennya untuk berpihak pada Ukraina dalam rapat dewan PBB.
Inggris Raya memiliki reaksi yang berbeda dengan Amerika. Negara naungan Ratu Elizabeth ini berupaya memboikot Olimpiade Musim Dingin di Sochi, Rusia.
Dilansir dari The Guardian, Perdana Menteri Inggris Davin Cameron mengatakan bahwa tindakan Rusia adalah bentuk serangan ke negara berdaulat dan perampasan tanah tanpa menghormati hukum negara atau hukum internasional.
Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu menyatakan simpatinya pada situasi di Ukraina. Indonesia mendorong PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Ukraina.
Marty juga mengusulkan agar PBB mengirimkan utusan khusus kepada Sekretaris Jenderal untuk daerah yang terkena dampak.
(pal/pal)
