Apa Itu Fungsi Mediasi Komnas HAM? Ini Penjelasan Beserta 4 Fungsi Lainnya

Kristina - detikEdu
Rabu, 08 Des 2021 16:30 WIB
Kantor Komnas HAM
Foto: Rolando/detikcom
Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan lembaga yang didirikan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Komnas HAM memiliki lima fungsi, salah satunya fungsi mediasi.

Pembentukan Komnas HAM ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Berdasarkan keputusan tersebut, Komnas HAM mengusung asas Pancasila dan bersifat mandiri.

Komnas HAM bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM agar terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Fungsi Komnas HAM

Tugas dan wewenang Komnas HAM dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan wewenang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

  • Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi
  • Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM
  • Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian
  • Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai HAM
  • Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM
  • Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

2. Fungsi Penyuluhan

Fungsi penyuluhan dilakukan Komnas HAM melalui beberapa hal di bawah ini:

  • Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia
  • Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya
  • Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

3. Fungsi Pemantauan

Komnas HAM memiliki 8 tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan, sebagai berikut:

  • Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut
  • Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM
  • Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
  • Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan
  • Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
  • Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan
  • Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan
  • Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Fungsi Mediasi

Berdasarkan pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki fungsi mediasi yaitu menyelesaikan perkara HAM melalui perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Berikut selengkapnya:

  • Perdamaian kedua belah pihak
  • Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli
  • Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
  • Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya
  • Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Fungsi Mediasi Komnas HAM

Merujuk pada Peraturan Komnas HAM Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, anggota Komnas HAM yang melakukan mediasi atau disebut mediator adalah mereka yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Mediator juga dapat ditunjuk langsung oleh Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi mediasi. Berikut tahapan mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM:

1. Memeriksa materi pengaduan yang diterima dari pengadu

2. Menyatakan materi pengaduan sebagai materi permasalahan

3. Meminta salah satu pihak yang berperkara untuk menyatakan persetujuan dilakukannya mediasi

4. Memulai proses mediasi selambatnya 30 hari kerja sejak para pihak menyatakan persetujuannya.



Simak Video "Komnas HAM Dalami Peran Oknum TNI-Polri di Kasus Kerangkeng Bupati"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/faz)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia