Taliban: Kampus Perempuan Dipisah, Mata Kuliah Ditinjau dan Tak Bisa Jadi Menteri

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 14 Sep 2021 18:00 WIB
Kegiatan belajar di tingkat universitas di Afghanistan kini akan dipisah berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan baru pemerintah Taliban ini dinilai membawa dampak positif.
Taliban mengumumkan kebijakan pendidikan untuk perempuan, salah satunya pemisahan kampus dengan laki-laki dan peninjauan mata kuliah.Foto: AP
Jakarta - Menteri Pendidikan Taliban Abdul Baqi Haqqani mengumumkan sejumlah kebijakan atas pendidikan anak perempuan dan perempuan di Afghanistan. Salah satunya yakni pemisahan gender pada penyelenggaraan kampus serta peninjauan mata kuliah yang akan diajarkan.

Pengumuman kebijakan tersebut disampaikan Haqqani dalam konferensi pers setelah penguasa baru Afghanistan membentuk pemerintahan yang seluruhnya laki-laki dan mengibarkan bendera mereka di atas istana presiden sebagai tanda mulainya pemerintahan baru, Sabtu (11/9/2021).


Haqqani mengatakan, perempuan di Afghanistan dapat terus belajar di universitas, termasuk di tingkat pasca sarjana dengan pemberlakuan segregasi gender. Ia menambahkan, Taliban akan mendorong segregasi gender pada perguruan tinggi di Afghanistan dengan alasan keyakinan bahwa sekolah umum atau campuran perempuan dan laki-laki tidak Islami.

"Coeducation bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan di sisi lain, bertentangan dengan nilai bangsa dan melawan budaya dan tradisi orang-orang Afghan," kata Haqqani, dikutip dari Deutsche Welle, Minggu (12/9/2021).

Secara garis besar, Haqqani mengumumkan bahwa kampus idealnya harus dipisahkan berdasarkan gender. Karena itu, katanya, universitas harus menetapkan waktu kelas alternatif atau memastikan bahwa ruang kelas dipartisi di tengah dan tempat duduk dibagi berdasarkan jenis kelamin.

"Kami tidak akan mengizinkan anak laki-laki dan perempuan untuk belajar bersama. Kami tidak akan mengizinkan pendidikan bersama," kata Haqqani, seperti dilansir dari NPR, Minggu (12/9/2021).

Ia mengatakan, Taliban berharap agar perempuan mengajar siswa perempuan. Jika itu tidak memungkinkan, pria boleh mengajar wanita, tetapi kelas harus mengikuti interpretasi Taliban tentang syariah atau hukum Islam.

Haqqani juga menyatakan bahwa jilbab atau penutup kepala akan menjadi bagian dari aturan berpakaian wajib. Ia tidak merinci apakah pakaian Islami tersebut penutup wajah niqab atau tidak.

Sebelumnya, penyelenggaraan perguruan tinggi di Afghanistan menggabung pelaksanaan kelas pria dan wanita untuk belajar berdampingan. Mahasiswa perempuan dan siswa perempuan tidak harus mematuhi aturan berpakaian Islami, meskipun sebagian besar mahasiswi memilih untuk mengenakan jilbab sesuai dengan tradisi.

Sementara itu di sekolah dasar dan menengah, anak laki-laki dan perempuan diajarkan secara terpisah sebelum Taliban berkuasa. Di sekolah menengah, anak perempuan harus mengenakan tunik sampai ke lutut dan jilbab putih, dan jeans, riasan, dan perhiasan tidak diizinkan.

Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Taliban di akhir 1990-an, anak perempuan dan perempuan tidak mendapat pendidikan, dan dikucilkan dari kehidupan publik. Taliban juga melarang musik dan seni. Di sisi lain, saluran berita masih menampilkan presenter wanita.

Haqqani mengatakan mata kuliah yang diajarkan juga akan ditinjau. Meski tidak merinci, dia mengatakan ingin lulusan universitas Afghanistan dapat bersaing dengan lulusan universitas di kawasan dan di seluruh dunia. Haqqani mengatakan Taliban tidak ingin memutar waktu kembali 20 tahun. "Kami akan mulai membangun apa yang ada hari ini," katanya.

Di sisi lain, Taliban menegaskan perempuan Afghanistan tidak bisa terlibat dalam urusan pemerintahan seperti menjabat sebagai menteri kendati Taliban menyampaikan janji bahwa tidak mengesampingkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan menjanjikan perlindungan terhadap perempuan. Janji tersebut sebelumnya disampaikan saat Taliban mengklaim berkuasa penuh atas Afghanistan lagi pada 15 Agustus lalu.

Salah satu juru bicara Taliban, Syed Zekrullah Hashmi, mengatakan tugas utama perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak. Ia menilai perempuan tidak perlu ada dalam kabinet pemerintahan Afghanistan. Hasmi mengatakan, tidak penting bagi pemerintah Afghanistan memiliki wakil perempuan dalam kabinetnya.

"Perempuan tidak bisa bekerja memimpin kementerian. Itu seperti Anda menaruh sesuatu yang tidak sanggup mereka pikul di leher mereka," kata Hasmi dalam sebuah wawancara dengan TOLO News, seperti dikutip dari CNN.

"Perempuan Afghanistan adalah mereka yang melahirkan generasi Afghanistan, mendidik mereka, mendidik etika Islam pada mereka," kata Hasmi saat ditanya presenter soal tanggapan Taliban terkait peran perempuan dalam pemerintahan.

Ia juga menekankan bahwa perempuan yang berdemo di sejumlah kota dalam beberapa hari terakhir tidak mewakili citra wanita Afghanistan. Taliban mengenakan hukum cambuk pada pengunjuk rasa wanita yang menuntut persamaan hak yang berdemonstrasi pekan lalu.

Di samping itu, Taliban juga melarang perempuan berolahraga dengan alasan berisiko memperlihatkan bagian tubuh.

Haqqani mengatakan aturan baru itu adalah hasil dari jihad yang berhasil dilancarkan melawan Barat untuk membangun "sistem Islam." Ia mengklaim tidak ingin memutar kembali waktu ke 20 tahun yang lalu, ketika Taliban terakhir memerintah dan perempuan dan anak perempuan tidak diizinkan untuk pergi ke sekolah, tetapi mengatakan bahwa Taliban akan "mulai membangun apa yang ada hari ini."

Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus, hari ketika mereka menyerbu Ibu Kota, Kabul setelah merebut provinsi-provinsi terpencil dalam kampanye militer.

Simak Video "Wanita Afghanistan Protes, Tuntut Hak Pendidikan dan Pekerjaan"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia