Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Apa Saja Bentuknya

Novia Aisyah - detikEdu
Selasa, 24 Agu 2021 18:11 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi berbagai hak konstitusional. Berbagai hak ini biasa disebut sebagai hak prerogatif, yang antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, demikian dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati Edisi Pertama karya Saidurrahman dan Arifinsyah.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak dapat didefinisikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum.

Sementara, prerogatif menurut KBBI adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.

Hak prerogatif presiden

Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara karangan Aa Nurdiaman, hak prerogatif presiden memberi grasi dan rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sesuai pasal 14 ayat 1. Di samping itu, hak memberi amnesti dan abolisi diselenggarakan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai pasal 14 ayat 2.

Melansir dari situs Indonesiabaik.id Kominfo, ini dia pengertiannya masing-masing.

Grasi

Grasi diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-undang nomor 22 tahun 2002 (UU Grasi). Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.

Grasi adalah pengampunan yang diberikan presiden berupa perubahan, pemberian keringanan, pengurangan, atau penghapusan pidana pada narapidana.

Apabila presiden mengabulkan permohonan grasi seseorang, maka presiden mengampuni permohonan orang tersebut. Kesalahan orang itu tetap ada, tetapi hukuman pidananya dihilangkan.

Amnesti

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini juga dilakukan oleh kepala negara.

Amnesti yang diberikan pada banyak orang dinamakan amnesti umum.

Dalam Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1954, disebutkan bahwa akibat pemberian amnesti adalah, semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Artinya, sifat kesalahan orang yang mendapat amnesti tersebut juga hilang.

Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan MA dan DPR. Amnesti dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dulu.

Abolisi

Abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi ini diberikan pada perseorangan dan diberikan saat proses pengadilan sedang berlangsung atau baru akan berlangsung.

Presiden juga perlu memperhatikan pertimbangan DPR terkait pemberian abolisi.

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya terkait kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat yang diberikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang merujuk pada undang-undang atau karena kesalahan mengenai orang tersebut atau hukum yang diterapkan.

Rehabilitasi diberikan pada seseorang yang sudah mendapat kepastian hukuman atau menjalani masa pidana, tapi kemudian ternyata dinyatakan tidak bersalah.

Presiden wajib memperhatikan pertimbangan DPR dalam memberi rehabilitasi.

Itulah hak prerogatif presiden beserta pengertiannya. Semoga pemaparan di atas dapat membantu, detikers!

Simak Video "Anji Disebut Sudah Tak Ketergantungan dan Jera Pakai Narkoba Lagi"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia