Tentang Tes Wawasan Kebangsaan, Ujian Buat Pegawai KPK untuk Jadi ASN

Tim detikcom - detikEdu
Minggu, 09 Mei 2021 17:59 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Seputar Tes Wawasan Kebangsaan, Ujian Buat Pegawai KPK untuk Jadi ASN (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Tes Wawasan Kebangsaan yang telah dijalani lebih dari 1.000 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan tajam dari publik. Ujian yang ditujukan sebagai bagian alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dinilai bermasalah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pelaksanaan tes tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pelaksanaan itu juga diatur dalam PP Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Ghufron pun menyebut sebanyak 75 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat setelah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Kritikan dan polemik kemudian muncul karena sejumlah pertanyaan dalam tes yang dinilai kontroversial.

Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), tes wawasan kebangsaan adalah tes materi yang bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan dan pengetahuan calon ASN tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, nasionalisme, Bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara.

Berikut penjelasan terkait Tes Wawasan Kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

1. Tiga aspek yang diukur Tes Wawasan Kebangsaan menurut BKN

Dalam keterangan tertulis Badan Kepegawaian Negara (BKN), asesmen tes wawasan kebangsaan ini mengukur tiga aspek yaitu integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme.

Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara.

Lalu netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sementara, anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan peserta tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara.

"Ketiga aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN," ujar Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono dalam keterangan resminya, Sabtu (8/5/2021).


2. Perbedaan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK dengan CPNS

Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dan lain-lain.

Sehingga menurut penjelasan BKN dibutuhkan jenis tes yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.

Tes bagi pegawai KPK ini berbeda dengan CPNS. CPNS menurut BKN adalah entry level, sehingga soal-soal tes wawasan kebangsaan yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.

3. Tes Wawasan Kebangsaan menggunakan multi-metode

BKN mengklaim demi menjaga independensi, maka dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, digunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor.

"Multi-metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur). Dalam asesmen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak (profiling) dan wawancara," kata Paryono.


4. Melibatkan TNI dan BNPT

Selain multi-metode Tes Wawasan Kebangsaan juga multi-asesor. Artinya asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan.

Institusi yang terlibat dalam tes wawasan kebangsaan tersebut seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD.

Selain itu, dalam setiap tahapan proses asesmen tes wawasan kebangsaan juga dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN akan tetapi juga dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BIN.

"Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting," ujar Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono.

"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga."

Simak Video "MAKI Bakal Bawa Perkara 75 Pegawai KPK ke MK"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia