.webp)
Pemerintah menaikkan porsi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk bidang STEM dari 67 persen menjadi 80 persen pada tahun ini. Keputusan ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk dosen bidang Soshum.
Diketahui, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, peluang beasiswa bagi peminat bidang non-STEM diperkirakan semakin kompetitif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi kebijakan tersebut, Radius Setiyawan, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), menilai adanya kecenderungan negara mengutamakan jurusan Saintek lantaran sejarah panjang pendidikan di Indonesia.
Latar Belakang Pendidikan Indonesia
Pada masa Hindia Belanda, sistem pendidikan dirancang secara berlapis berdasarkan ras dan kelas sosial melalui sekolah seperti ELS, HBS, dan HIS. Kemudian akses pendidikan bagi pribumi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial.
"Kala itu tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja administratif dan teknis untuk mendukung birokrasi kolonial," jelas Radius dalam laman UMSURA dikutip Selasa (24/2/2026).
Kemudian pada masa penjajahan Jepang, orientasi pendidikan diarahkan agar manusia semakin 'berguna' sesuai kebutuhan sistem dan ideologis. Pendidikan digunakan untuk mobilisasi perang dan propaganda, bukan untuk membangun daya pikir kritis masyarakat.
Menurut Radius, kebijakan pemerintah lebih mengutamakan jurusan tertentu mempunyai kecenderungan yang sama dengan era kolonial.
"Sebagai bangsa yang dijajah dan dikuasai ratusan tahun, masyarakat kita masih punya pola pikir yang fungsional terhadap pendidikan. Kita terbiasa melihat pendidikan sebatas alat pemenuhan kebutuhan pasar," tuturnya.
Bidang Soshum Bukan Ilmu Samping
Radius menilai pemikiran tersebut akan sulit berubah apabila pemerintah masih memandang fungsi pendidikan secara sempit dan konservatif yaitu menekankan nilai praktis. Memandang jurusan tertentu lebih unggul dari yang lain adalah contoh dari kondisi tersebut.
"Pemerintah tidak boleh melihat jurusan humaniora sebagai ilmu sampingan belaka. Tanpa mendiskreditkan jurusansaintek,nyatanya jurusan sosial dan humaniora justru banyak melahirkan pemikir-pemikir kritis yang membentuk arah bangsa," tegasnya.
Ilmu Saintek Tidak Dapat Berdiri Sendiri
Radius menekankan ilmu Saintek pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa kajian mendalam dari perspektif humaniora. Tantangan seperti kebijakan publik, transformasi digital, hingga persoalan etika dan kebudayaan membutuhkan pendekatan lintas disiplin.
"Dengan mengaplikasikan dua bidang ini secara bersamaan, solusi inovatif, kebijakan yang kolektif, hingga buah pemikiran yang holistik akan lebih mudah dicapai ketimbang hanya mengunggulkan salah satu bidang saja," ujarnya alumni LPDP itu.
(nir/nwk)
