Publik dihebohkan dengan kasus awardee LPDP yang dinilai 'menghina' negara. Isu ini bermula dari DS yang mengunggah video dalam akun Instagram pribadinya @sasetyaningtyas.
Dalam video tersebut, DS terlihat membuka sebuah paket yang sudah dinantikannya. Isinya adalah selembar surat dari Home Office Inggris. Surat itu menyatakan anak kedua DS resmi menjadi warga negara Inggris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya," ujarnya.
DS menyebut anak-anaknya kelak akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing.
"I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ujarnya.
Video tersebut menarik perhatian publik. Setelah ditelusuri, DS dan suaminya, AP, merupakan penerima Beasiswa LPDP. DS diketahui telah merampungkan studi magister dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017 dan sudah menyelesaikan masa pengabdian sesusai ketentuan. Namun suaminya, AP, belum menuntaskan masa pengabdian setelah lulus dari Utrecht University, Belanda, pada 2022.
Akibat penyimpangan ini, Menteri KeuanganPurbaya danLPDP menjatuhkan sanksi berupa pengembalian danaLPDP beserta bunganya. Tak hanya itu, ia menyebut alumniLPDP yang menghina negara juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist). Para alumni ini tidak akan bisa masuk dalam rekrutmen pemerintahan.
"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti kita lihat blacklist-nya seperti apa. Jadi, jangan menghina negara sendiri," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026), dikutip dari detikfinance.
Melihat situasi ini, Kepala Buperta Pramuka dan Pengurus MUI bidang Pendidikan, Budy Sugandi, mengatakan momen ini merupakan pukulan telak bagi LPDP. Ia melihat masih banyak awardee yang belum kembali ke Tanah Air.
"Terkait kasus Dwi Sasetyaningtyas, ini menjadi pukulan telak bagi LPDP," ujar Gandi, demikian sapaan Budy Sugandi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (23/2/2026).
Gandi mendorongLPDP jangan hanya mengandalkan tes akademik, esai dan wawancara sebagai seleksi utama. Menurutnya, belum tentu orang yang pandai menulis dan berbicara adalah yang berkompeten dan berintegritas.
"Kalau model begini, yang dapat hanya orang-orang dengan kategori ekonomi menengah ke atas yang dapat," ujarnya.
"Perlu ada transparansi dan membaca jejak rekam si pendaftar," tambahnya.
Selain itu, penerima beasiswa Erasmus Eropa itu mendorong adanya penguatan cinta Tanah Air kepada awardee secara berkala.
"Tanpa itu, LPDP hanya akan memproduksi para hipokrit," tegas pria penerima beasiswa pemerintah Turki dan Erasmus Eropa saat S2 dan beasiswa pemerintah China saat S3 ini.
(nir/nwk)











































