Prabowo Diminta Selamatkan Bali dari Overtourism

Prabowo Diminta Selamatkan Bali dari Overtourism

Tim detikTravel - detikBali
Kamis, 09 Mei 2024 18:10 WIB
Wisatawan domestik mulai berdatangan di terminal domestik Bandara I GustiΒ Ngurah Rai, Bali, Kamis (9/5/2024). (Foto: Aryo Mahendro/detikBali)
Foto: Wisatawan domestik mulai berdatangan di terminal domestik Bandara I GustiΒ Ngurah Rai, Bali, Kamis (9/5/2024). (Foto: Aryo Mahendro/detikBali)
Bali -

Pengamat kebijakan publik pariwisata Azril Azhari berulang kali meminta untuk segera membenahi Bali dari overtourism. Ia meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menyelamatkan Bali dari overtourism dengan menunjuk menteri yang ahli pariwisata.

"Tolong bilang sama Pak Prabowo, kalau nunjuk menteri pariwisata ya orang ahli pariwisata," ujar Azril dilansir detikBali dari detikTravel, Kamis (9/5/2024).

Bali selalu menjadi tempat favorit untuk turis asing maupun wisatawan domestik. Kuta, Sanur, Nusa Dua, hingga Ubud terus-menerus disebut sebagai pilihan destinasi wajib di Bali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Bali telah banyak berubah. Subak-subak yang dulu indah telah berganti menjadi hotel dan pemilik orang asing. Turis lebih mudah membuka lapak usaha dan menggeser warga lokal.

Overtourism di Bali kemudian menjadi sorotan dunia. Terlebih mulai banyak turis nakal, sawah berubah jadi hotel, dan kemacetan terjadi di mana-mana.

Azril menjelaskan pariwisata sejatinya adalah ilmu sains. Pengembangan pariwisata harus berbasis pada data.

"Pariwisata sudah menjadi ilmu mandiri yang berada dalam rumpun ilmu 'Profession and Applied Science bersama dengan ilmu kesehatan, pertanian, engineering dan bukan dalam rumpun ilmu sosial atau ilmu humaniora," jelasnya.

Ketidaktersediaan data terkait turis saat ini membuat Bali overtourism dan disorot oleh media Singapura, Channel News Asia. Bahkan overtourism ini menyebabkan prostitusi online semakin marak.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) itu mengungkapkan overtourism adalah buah dari kebijakan yang selama ini berat sebelah. Salah satunya perihal kebijakan visa.

"Kaji ulang bebas visa dan visa on arrival, hanya berlakukan reciprocal dengan membawa biaya hidup minimal untuk 2-4 minggu, khususnya visitors yang backpacker," ungkapnya.

Azril menyatakan kekecewaan ada negara yang tidak membebaskan WNI masuk tapi bisa liburan dengan bebas visa di Indonesia. Contohnya adalah Australia.

"Bule Australia kan masuk sini gampang, tapi coba kita ke Australia, harus pakai visa," jelasnya.

Selanjutnya adalah masalah retribusi yang baru-baru ini diberlakukan. Biaya retribusi sebesar Rp 150 ribu per orang itu rencananya digunakan sebagai biaya kebersihan.

"Sekarang ada retribusi, ini enggak boleh harusnya, karena itu artinya anggaran pemda nggak ada buat kebersihan. Kan ada dong harusnya. Biaya retribusi itu harus bisa dinikmati kembali oleh turis," kata Azril.

Belum selesai masalah retribusi, pemerintah berencana untuk menambahkan pajak ke tiket pesawat. Ini membuat Bali semakin disorot.

"Pengurangan bandara internasional harusnya dari dulu. Cost kita di bandara itu paling mahal, makanya tiket jadi mahal. Maskapai besar tidak masuk ke RI karena mahal," tuturnya.

Masalah-masalah tersebut seakan menjadi mata rantai yang tak berujung, Bali benar-benar tidak baik-baik saja. Apalagi, Bali hanya mengandalkan pariwisata.

"Saya sudah menjadi penasihat menteri pariwisata yang sekarang, dia bagus mau mendengarkan, tapi nggak tahu anak buahnya ngerti atau enggak. Jadi, tolong Pak Prabowo pilih menteri pariwisata yang ahli dalam pariwisata," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di detikTravel. Baca selengkapnya di sini!




(dpw/dpw)

Hide Ads