.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar prosesi Pasupati Pangeling-eling dan Dharma Pamiteket Besakih tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Prosesi pasupati atau pengesahan secara niskala menurut Hindu Bali itu digelar di Pura Penataran Agung Besakih, Karangasem, Bali, Sabtu (19/8/2023).
Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan perlu diikat secara sekala dan niskala. Secara sekala, Pemprov Bali sebelumnya juga telah meresmikan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan itu melalui Peraturan Daerah (Perda).
Prosesi pasupati Haluan Pembangunan Bali Masa Depan itu menggunakan tiga bahasa pengantar, yakni bahasa Kawi, Bali, dan Indonesia. Agar haluan pembangunan itu dijalankan dengan baik, kata Koster, maka harus diikat pula secara niskala berdasarkan ajaran leluhur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai generasi penerus, mewarisi warisan dari para leluhur. Kita tidak boleh bersandar dari luar, tapi bersandarkan dari ajaran dan warisan para leluhur Bali," kata Koster dalam sambutannya, Sabtu (19/8/2023).
Koster menyebut Haluan Pembangunan Bali Masa Depan itu akan menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam seratus tahun mendatang. Ia berharap haluan pembangunan tersebut dapat membawa warga Bali sejahtera secara lahir dan batin di masa depan.
"Haluan ini adalah untuk memastikan bahwa Bali ini akan aman dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang akan mengintervensi kehidupan masyarakat Bali," imbuh Koster.
Gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya pada September mendatang ini juga berpesan kepada para pejabat daerah di Bali untuk menjalankan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan tersebut. "Haluan pembangunan Bali masa depan tidak berbicara soal politik, tapi bagaimana kita berpikir tentang anak cucu di masa yang akan datang. Supaya bisa menjadi generasi yang hebat yang bisa bersaing secara global," tandas Koster.
Prosesi pasupati yang dilaksanakan di Pura Penataran Agung Besakih juga dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota se-Bali, anggota DPRD, dan undangan lainnya.
Sebagai informasi, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, telah diterima oleh DPRD Provinsi Bali pada 26 Juni 2023. Koster mengeklaim Perda tersebut sangat monumental sebagai politik pembangunan di Bali.
(iws/iws)
