.webp)
Pemandu pendaki Gunung Agung, Gede Darmayasa, meminta Gubernur Bali Wayan Koster memberikan pekerjaan untuk para pemandu jika berkukuh melarang pendakian gunung. Sebab, mereka bakal kehilangan pekerjaan saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melarang pendakian 22 gunung di Pulau Dewata.
"Karena kami juga punya keluarga. Kami mencari nafkah dari sana (pemandu pendaki), kalau nanti dilarang untuk aktivitas pendakian, ya kami mohon bisa dicarikan solusi agar ada untuk hidup sehari-hari," keluh Darmayasa, Sabtu (3/6/2023).
Darmayasa menjelaskan sebagian pemandu pendaki di Gunung Agung akan kembali menjadi petani jika Pemprov Bali melarang pendakian. Masalahnya, tak semua pemandu memiliki ladang maupun sawah untuk digarap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mau beternak sapi, (dapat) penghasilannya lama," ungkap Darmayasa.
Hal senada juga disampaikan oleh I Wayan Widi Yasa. Dapur pemandu pendaki di Gunung Agung itu sangat bergantung pada para pendaki yang menggunakan jasanya.
Widi Yasa bisa mendapatkan honor Rp 500 ribu untuk sekali memandu pendaki. Dalam sehari, ia hanya bisa sekali memandu para pendaki menjelajah Gunung Agung.
Widi Yasa menjelaskan jumlah pendaki yang naik Gunung Agung sekitar 2.000-5.000 orang per bulan. Namun, saat waktu tertentu, seperti musim liburan, jumlah pendaki bisa mencapai 7.000 orang per bulan.
Widi Yasa bersama para pemandu pendaki di Gunung Agung menginginkan audiensi dengan Bupati Karangasem I Gede Dana maupun Gubernur Koster. "Kami pasti akan lakukan itu (audiensi) dengan harapan aktivitas pendakian tetap bisa dilakukan," katanya.
Widi Yasa dan para pemandu pendaki siap menjaga kesucian Gunung Agung. Selain itu, mereka siap menjaga kebersihan dan menghentikan pendakian saat ada upacara agama.
"Nanti poin-poin dari hasil rapat koordinasi kami ini rencananya disampaikan saat audiensi," kata Widi Yasa.
Bupati Karangasem I Gede Dana siap menerapkan larangan mendaki gunung. Sebab, kesucian gunung harus dijaga dengan baik.
"Kami sangat mendukung apapun yang menjadi keputusan dari Pemprov Bali, tapi tentu kami masih menunggu edaran (aturan) untuk penerapan (larangan mendaki gunung)," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Koster berkukuh tetap melarang pendakian gunung di Pulau Dewata. Dia mengeklaim lebih banyak pihak yang mendukung kebijakannya itu dibandingkan yang menolaknya.
Koster berpendapat seharusnya pemandu pendaki gunung berpikir jangka panjang. Sebab, dengan menjaga kesucian gunung, pariwisata Bali akan berkelanjutan.
"Jangan cuma segelintir orang, hanya untuk sebagai pekerjaan pemandu ke gunung dan bukit, kita mengorbankan bagian besar daripada kepentingan pariwisata di Bali ini secara berkelanjutan," ungkap Koster.
(gsp/gsp)
