.webp)
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Mataram nomor 1 Lalu Aria Dharma dan Weis Arqurnain (Aqur) bicara terkait adanya aparatur sipil negara (ASN) Kota Mataram yang mendukung salah satu calon di Pilwalkot Mataram 2024. Weis berpendapat keterlibatan ASN dalam Pilwalkot Mataram 2024 masuk ke ranah pribadi ASN tersebut.
"Yang hanya bisa kita lakukan kita berprasangka baik dulu ya. Kalau benar ada terjadi, kami laporkan ke Pjs Walikota," kata Weis saat konferensi pers seusai debat kedua Pilwalkot Mataram, Senin (18/11/2024) malam.
Jika itu terbukti, Weis menegaskan harus segera diselidiki dan dilaporkan ke Bawaslu. Jika tidak terbukti, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi ini bukan rahasia umum pada Pilwalkot ini, ada ASN yang berpihak ke salah satu paslon," kata Weis.
Sementara, calon wali kota Mataram nomor 2 Mohan Roliskana buka suara jika dirinya didapuk sebagai wali kota yang jarang turun ke tengah masyarakat. Mohan berdalih turun ke tengah masyarakat dilakukan jika ada persoalan yang harus diselesaikan.
"Turun tidak turun itu bukan menjadi efektif. Karena gini, kebijakan yang selalu dilakukan barangkali untuk menyapa masyarakat itu tergantung persoalan di bawah," ujar mantan Wakil Wali Kota Mataram periode 2010-2015 dan periode 2016-2020 ini saat konferensi pers.
Di sisi lain, lanjut Mohan, ada proses yang membutuhkan political will harus dilakukan tanpa harus turun ke tengah masyarakat. Baik dengan perencanaan dan musyawarah.
"Misalnya dengan tidak selalu dengan turun bisa menyelesaikan. Jadi ada skala prioritas. Bagaimana menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat," tambah Mohan.
Menurut Mohan, setiap persoalan di Kota Mataram pasti akan melahirkan keputusan yang diambil bersama jajaran pemerintah. Lahirnya keputusan politik tidak selalu berada di tengah masyarakat.
"Itu bisa dilakukan perencanaan dengan matang. Saya kira itu ya," tandas Mohan menutup.
Untuk diketahui, debat Pilwakot Mataram kedua mengangkat tema Mewujudkan Budaya Birokrasi Pemerintah Kota Mataram yang Progresif Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.
(nor/gsp)
