.webp)
"Kami berkaca pada kasus PT Berkat Air Laut (BAL) dan PT Tiara Citra Nirwana (TCN) yang berinvestasi tapi justru berujung permasalahan hukum hingga saat ini," ujar Muchsin dalam keterangannya, Kamis sore (14/11/2024).
Menurut Muchsin beberapa investor yang menanam saham di Lombok Utara tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Termasuk dari sisi keamanan investor.
"Bagaimana mungkin kami berharap ada investor-investor lain di tengah ketidakpastian hukum yang diberikan pemerintah daerah Lombok Utara saat ini," tegasnya.
Muchsin menyebutkan beberapa investasi di Lombok Utara justru hanya menguntungkan golongan tertentu. Misalnya seperti tambak udang di Kayangan, masyarakat tidak mendapat pekerjaan yang layak justru hanya kebagian bau limbah tambak tersebut.
"Maka ke depan, MJA akan memberikan kepastian hukum kepada semua investor dan memberikan pelayanan terbaik," ujar Muchsin.
Selain itu, pemerintah harus memiliki keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Untuk itu, pasangan Muchsin-Junaidi memberikan naungan hukum untuk investor dan menyerap tenaga lokal.
Selain itu, Muchsin-Junaidi akan meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan pendidikan dan diharapkan sdm yang mumpuni ini bisa siap bersaing. Khususnya pada sektor pariwisata yang menyumbang hampir 65 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami akan meningkatkan SDM, dengan meningkatkan pendidikan yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Apalagi di sektor pariwisata yang saat ini menyumbang 65 persen PAD Lombok Utara pemerintah perlu memperhatikan ini dan kami siap," tegasnya.
Muchsin juga berkomitmen untuk membereskan berbagai persoalan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Hal itu berangkat dari adanya penolakan masyarakat Gili Meno kepada PT TCN.
"Belum lagi yang bersangkutan tengah tersandung masalah izin lingkungan di wilayah Gili Trawangan. Permasalah ini (TCN) muncul semenjak bupati yang dulu dan sebelumnya, jadi jangan diwariskan kepada bupati yang akan datang. Sehingga inilah yang akan kami berani tegaskan sebagai bupati untuk menyelesaikan masalah yang ada di Lombok Utara," beber Muchsin.
Dia pun memastikan akan menyelesaikan persoalan tersebut dan memihak kepada masyarakat. Muchsin juga memastikan asas kemanfaatan kepada masyarakat Gili Trawangan dan Meno.
"Kalau itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat Lombok Utara, kami akan harus berani menyelesaikan PT TCN ini. Tapi kalau ada negosiasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat Lombok Utara, maka kami akan negosiasi kembali agar jangan sampai permasalahan TCN ini berlarut," pungkasnya.
(nor/dpw)
