.webp)
Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTB nomor 1 Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin (Rohmi-Firin) berjanji akan menghapus utang di bank bagi petani yang gagal panen dan rugi.
Utang yang dimaksud adalah pinjaman petani di bank milik pemerintah untuk biaya produksi dari proses pengolahan lahan, pembelian pupuk, dan obat-obatan sampai biaya panen.
"Miris sekali rasanya, petani yang sudah kesulitan akibat mahalnya biaya pengolahan lahan, harga pupuk, dan obat-obatan, biaya panen, harga komoditas anjlok, lalu terbebani lagi dengan utang. Kami memperjuangkan penghapusan utang mereka," tegas cawagub NTB Musyafirin dalam kampanye dialogis di Kelurahan Brang Bara, Sumbawa, dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Rabu (13/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, Firin melanjutkan, harga pupuk bagi petani masih tinggi. Bahkan, pupuk sulit didapat oleh petani. Ketika panen, harga gabah anjlok. Demikian pula harga jagung yang nasibnya serupa.
"Sementara gubernurnya diam tidak peduli kesulitan masyarakat. Sudah, ganti gubernur! Pilih Rohmi-Firin," tegas Firin.
Ia menegaskan salah satu tugas gubernur adalah mengatur ketersediaan pupuk agar petani tidak kesulitan, memberi pinjaman modal usaha, dan memastikan harga gabah, jagung, serta produksi pertanian lainnya stabil.
"Itu adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diatur dan penting sekali dilakukan oleh kepala daerah," imbuh Firin.
"Petani menjerit karena utang menumpuk dan panen gagal. Mau tidak petani yang karena gagal panen dan harga anjlok kami putihkan utangnya? Kami hapus utang itu?" tanya Firin.
Menurut dia, penghapusan utang merupakan salah satu program Rohmi-Firin untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, ada program hilirisasi pertanian yang mencakup masa pascatanam hingga pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilainya sebelum dikirim keluar daerah.
Sementara, program jangka pendek adalah pembelian produksi pertanian (gabah dan jagung) oleh pemerintah ketika terjadi harga anjlok dengan menyiapkan dana pengamanan harga melalui APBD.
"Pemerintah tidak masalah rugi, tetapi petani tidak boleh rugi," tandas Firin.
(hsa/hsa)
