.webp)
Tim Koalisi Parpol Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin atau (Rohmi-Firin) mengkritik rencana program pasangan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang akan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp300-500 juta per desa.
Kritikan itu dilontarkan Ketua DPW Partai Ummat NTB sekaligus Anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Rohmi-Firin, Yuliadin. Diketahui, Partai Ummat merupakan salah satu dari empat parpol yang mengusung Rohmi-Firin di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024.
Yuliadin berpandangan program tersebut tidak realistis jika melihat kemampuan fiskal daerah yang masih berat. Eks Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu itu juga menilai program tersebut tidak mendidik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inikan program cocokologi, tidak mendidik dan tidak realistis. Mestinya mereka melihat prioritas program yang ada di Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi APBD kita (NTB) sekarang ini masih belum stabil," ujar Yuliadin, Rabu (9/10/2024).
Yuliadin setuju jika masyarakat harus diberdayakan, tetapi tidak dengan cara mengiming-imingi mereka dengan besaran anggaran yang menggiurkan hanya bertujuan meraup suara. Program itu pada akhirnya sulit untuk dilakukan atau diwujudkan akibat keterbatasan anggaran dan aspek teknis lainnya.
"Boleh-boleh saja kita menjual program ke masyarakat, tetapi harus yang realistis dan mendidik. Karena dana desa itu sudah ada dialokasikan dari pemerintah pusat dan dari pemerintah kabupaten, bahkan dana desa yang sudah berjalan saja masih banyak bermasalah pengelolaannya," ungkap Yuliadin.
Yuliadin menyarankan Pemprov NTB ke depan lebih baik fokus pada upaya penyehatan fiskal daerah, termasuk menyelesaikan utang jangka pendek. "Ini seharusnya yang diatensi. Rohmi-Firin berkomitmen untuk menghadirkan program yang tidak muluk-muluk, tetapi tepat sasaran. Terutama program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang utama," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pasangan Iqbal-Dinda menjanjikan dana hibah sebesar Rp 300-500 juta untuk setiap desa di NTB. Janji tersebut tertuang dalam program unggulan Desa Berdaya. Program tersebut merupakan salah satu dari 10 program unggulan dalam dokumen visi-misi Iqbal-Dinda yang akan diwujudkan jika menang dalam Pilgub NTB 2024.
"Selain dalam dokumen visi-misi, Pak Iqbal secara konsisten menyampaikan kalau jadi gubernur NTB hanya mengandalkan APBD, maka dapat dipastikan kepala daerah tersebut sudah gagal. Pak Iqbal dan Ibu Dinda menawarkan bantuan program atau hibah program Rp 300-500 juta. Apakah ini mampu ditalangi oleh kapasitas APBD kita?" kata Juru Bicara Utama Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, saat konferensi pers di Posko Pemenangan Iqbal-Dinda di Mataram, Sabtu (5/10/2024).
Sebagai informasi, ada sebanyak 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh NTB. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 sebesar Rp 6,231 triliun.
Iqbal-Dinda menilai rencana hibah program tersebut realistis dilaksanakan. Kendati demikian, tim Iqbal-Dinda sepakat kalau hanya mengandalkan kemampuan fiskal NTB akan cukup berat.
"Tetapi kami sudah hitung. Kami sudah bicara ini sangat dalam. Kalau direalisasikan, butuh anggaran sekitar Rp 500-600 miliar. Bagaimana kalau defisit anggaran? Bagaimana dengan utang yang masih tersisa? Kami sudah hitung itu. Itu angka yang masih dapat kami tanggulangi. Ini nanti bertahap, eksekusinya per tahun," bebernya.
Mantan Kepala Ombudsman itu menuturkan, selain lewat APBD, Iqbal-Dinda akan membuka skema menggunakan sumber anggaran lain semisal Dana Alokasi Umum (DAU). Bisa pula menggunakan dana lain yang bersumber dari kreativitas Iqbal-Dinda dalam menggali dana. Selain itu, situasi politik nasional yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto membuat pihaknya kian optimistis visi-misi Iqbal-Dinda akan dapat direalisasikan.
"Dinamika politik kita secara nasional akan dipimpin Pak Prabowo. Pak Iqbal adalah kader Gerindra yang masuk Koalisi Indonesia Maju. Dalam visi-misi jelas disampaikan selain secara mandiri mengelola APBD, kami akan maksimalkan ruang komunikasi, lobi. Ide-ide itu sangat terbuka. Kami secara sadar membuat program tersebut," jelas Adhar.
Adhar menerangkan dari sisi regulasi, pemerintah provinsi diberikan ruang untuk memberikan hibah program. "Kami juga sudah mendesain satu desk yang membangun kemantapan koordinasi antara pemprov dan pemkab agar tak ada tumpang tindih," bebernya.
(iws/gsp)
