.webp)
Pasangan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menjanjikan dana hibah sebesar Rp 300-500 juta untuk setiap desa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Janji tersebut tertuang dalam program unggulan Desa Berdaya.
Program tersebut merupakan salah satu dari 10 program unggulan dalam dokumen visi-misi Iqbal-Dinda yang akan diwujudkan jika menang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.
"Pak Iqbal dan Ibu Dinda menawarkan bantuan program atau hibah program Rp 300-500 juta. Apakah ini mampu ditalangi oleh kapasitas APBD kita? Selain dalam dokumen visi-misi, Pak Iqbal secara konsisten menyampaikan kalau jadi gubernur NTB hanya mengandalkan APBD, maka dapat dipastikan kepala daerah tersebut sudah gagal," kata Juru Bicara Utama Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, saat konferensi pers di Posko Pemenangan Iqbal-Dinda di Mataram, Sabtu (5/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, ada sebanyak 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh NTB. Iqbal-Dinda menilai rencana hibah program tersebut realistis dilaksanakan. Kendati demikian, tim Iqbal-Dinda sepakat jikalau hanya mengandalkan kemampuan fiskal NTB akan cukup berat.
"Tapi kami sudah hitung. Kami sudah bicara ini sangat dalam. Kalau direalisasikan, butuh anggaran sekitar Rp 500-600 miliar. Bagaimana kalau defisit anggaran? Bagaimana dengan utang yang masih tersisa? Kami sudah hitung itu. Itu angka yang masih dapat kami tanggulangi. Ini nanti bertahap, eksekusinya per tahun," bebernya.
Mantan Kepala Ombudsman itu menuturkan selain lewat APBD, Iqbal-Dinda akan membuka skema menggunakan sumber anggaran lain semisal Dana Alokasi Umum (DAU). Bisa pula menggunakan dana lain yang bersumber dari kreativitas Iqbal-Dinda dalam menggali dana.
Selain itu, situasi politik nasional yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto membuat pihaknya kian optimistis visi-misi Iqbal-Dinda akan dapat direalisasikan.
"Dinamika politik kita secara nasional akan dipimpin Pak Prabowo. Pak Iqbal adalah kader Gerindra yang masuk Koalisi Indonesia Maju. Dalam visi-misi jelas disampaikan selain secara mandiri mengelola APBD, kami akan maksimalkan ruang komunikasi, lobi. Ide-ide itu sangat terbuka. Kami secara sadar membuat progran tersebut," jelas Adhar.
Adhar menerangkan dari sisi regulasi, pemerintah provinsi diberikan ruang untuk memberikan hibah program. "Kami juga sudah mendesain satu desk yang membangun kemantapan koordinasi antara pemprov dan pemkab. Agar tak ada tumpang tindih," bebernya.
(hsa/hsa)
