detikBali

Perbaiki Data Bansos di NTB, Mensos Turunkan 32 Ribu Relawan

Terpopuler Koleksi Pilihan

Perbaiki Data Bansos di NTB, Mensos Turunkan 32 Ribu Relawan


Ahmad Viqi - detikBali

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menemui ratusan relawan Perlinsos Digital di GOR 17 Desember Mataram, Minggu (22/11/2026). (22/11/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali).
Foto: Ahmad Viqi/detikBali
Mataram -

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menerjunkan 32 ribu relawan dari kalangan kader posyandu, pendamping PKH, hingga Karang Taruna untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis kecerdasan buatan (AI) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Karena relawan jadi sifatnya itu terbuka. Tadi sudah disebut kalau di Mataram ini lebih dari 4 ribu relawan. Kalau se-NTB tadi udah sekitar 32 ribu lebih," kata Gus Ipul di GOR Turida Mataram, Minggu (22/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, para relawan membantu pemutakhiran data tanpa imbalan. Prioritas pendampingan pun dimulai dari lingkungan terdekat seperti tetangga dan saudara sebelum menjangkau warga lainnya.

Ipul mengeklaim pemutakhiran data bansos lewat Perlinsos Digital di Kota Mataram sudah mencapai lebih dari 45 persen dengan target menembus lebih dari 50 persen pada akhir November ini.

ADVERTISEMENT

"Jadi, NTB salah satu provinsi yang cukup aktif, kota Mataram khususnya, sudah mencapai lebih dari 45 persen. Satu capaian yang luar biasa. Target kita nanti 50 persen lebih di akhir bulan," ujar mantan Wagub Jawa Timur itu.

Ipul menjelaskan Perlinsos Digital berbasis AI ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data bansos sesuai arahan Presiden Prabowo. Perlinsos digital ini bakal membuka akses data yang lebih luas kepada publik agar penyaluran lebih tepat sasaran.

"Keunggulan Perlinsos Digital ini menerapkan fitur pengenalan wajah atau face recognition untuk melengkapi data penerima yang sebelumnya hanya berbasis nama dan alamat. Ini untuk mengantisipasi penerima ganda," tegas Sekjen PBNU tersebut.

Selain itu, warga diberi ruang untuk menyanggah hasil penilaian sistem jika merasa ada ketidaksesuaian penerima bansos. Karena, tutur Ipul, beberapa aduan ditemukan warga yang layak dinyatakan tidak layak maupun sebaliknya.

"Yang akan menjawab nanti sistem, bukan orang lagi. Kalau misalnya terjadi error, ada warga yang semestinya itu layak mendapatkan bantuan. Kok disebut tidak layak oleh sistem ini, bisa disanggah," tutur Gus Ipul.

Ia menyebut proses sanggah dan usul dapat dilakukan secara dinamis, sementara proses pemutakhiran data akan dihentikan sementara pada Desember untuk dilakukan evaluasi.

Menurutnya, data yang masuk hingga kini disebut telah mencapai lebih dari 25 juta KK. Data ini akan dievaluasi bersama tim percepatan transformasi digital pemerintah yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pedoman penyaluran bansos pada 2027.

"Jadi nanti, data ini jadi pedoman kota memperbaiki penyaluran bansos di 2027 mendatang," ujar wali kota Pasuruan era 2021-2024 itu.

Untuk itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya integrasi data lintas pemerintahan mulai dari kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Hal itu sejalan dengan kebijakan satu data dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

"Setelah bulan ini kita artinya cut off dulu untuk tahun 2026. Kita evaluasi dulu datanya," tandasnya.



(hsa/hsa)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads