Jemaah haji asal Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus menempuh perjalanan darat sekitar 15 jam menuju Embarkasi Lombok. Kondisi ini dinilai menguras fisik, terutama bagi jemaah lanjut usia (lansia), sebelum mereka bertolak ke Tanah Suci.
Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena dan Anggota Komisi V DPRD NTB Nadirah Al-Habsyi mendesak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memfasilitasi transportasi udara bagi jemaah haji dari kedua daerah tersebut.
"Kasihan capek banget. Kadang ini kan kalau kita lihat dari jarak tempuh, dari Mataram ke Bima itu kan sekitar 15 jam. Belum lagi persiapan dan acara pelepasan dari pemerintah daerah. Ini sangat menyita energi calon jemaah haji sehingga sampai di embarkasi sudah capek duluan," ungkap Nadirah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nadirah, skema penerbangan serupa sudah diterapkan Pemerintah Kota Bima. Dia berharap Pemkab Bima dan Pemkab Dompu mengikuti langkah tersebut agar jemaah tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang menggunakan bus.
"Selama ini anggaran daerah kan hanya cukup untuk biaya bus saja. Harapan saya ada keberpihakan dan alokasi tambahan dari APBD agar jemaah tidak naik bus lagi, tapi naik pesawat. Kota Bima sudah bisa, sekarang tinggal Kabupaten Bima dan Dompu," tegas Nadirah.
Nadirah menyebut Bandara Bima sudah memadai untuk melayani penerbangan menggunakan pesawat jenis ATR, seperti Wings Air maupun TransNusa. Meski belum bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing, frekuensi penerbangan harian dinilai bisa ditambah melalui komunikasi antara pemerintah daerah dan maskapai.
Mahdalena mengaku siap menjembatani komunikasi dengan kepala daerah dan pihak maskapai untuk merealisasikan usulan tersebut.
"Saya siap untuk terlibat melakukan komunikasi dengan Bupati Bima, Bupati Dompu, agar calon jemaah haji yang diberangkatkan di tahun 2027 nanti tidak memakai bus lagi," pungkas Nadirah.
65 Kamar Asrama Haji Lombok Rusak
Selain persoalan transportasi, Komisi VIII DPR RI bersama DPRD NTB menyoroti minimnya fasilitas bagi jemaah lansia di Asrama Haji Embarkasi Lombok. Temuan itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke asrama tersebut, Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengungkapkan, dari total 219 kamar yang tersedia, sekitar 65 kamar belum bisa digunakan akibat kerusakan gempa. Dia meminta perbaikan segera dilakukan agar tidak mengganggu pelayanan musim haji mendatang.
"Kami merekomendasikan agar itu segera diperbaiki. Dan tadi ada salah satu jalannya adalah dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk pembiayaan," kata Syahrul.
Syahrul juga mendorong pengadaan golf cart atau mobil golf untuk membantu mobilitas jemaah lansia dan jemaah berisiko tinggi (risti) saat berpindah gedung di area asrama.
"Ya, tinggal kita komunikasi dengan Kemenhaj agar itu menjadi prioritas," tegasnya.
Sementara itu, Nadirah menyebut fasilitas kamar khusus lansia masih terbatas. Berdasarkan laporan Kepala UPT Asrama Haji, hanya tersedia sekitar 40 kamar untuk menampung sekitar 290 jemaah lansia yang dijadwalkan berangkat pada musim haji 2027.
"Terus terang kamar yang tersedia kan hanya sekitar 40 kamar saja untuk lansia. Sedangkan jumlah lansia yang akan diberangkatkan di tahun depan itu sekitar 290 orang. Tentu kamarnya tidak cukup," ujar Nadirah.