Suasana rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) diwarnai ketegangan akibat kehadiran sejumlah mahasiswa di ruang sidang. Bahkan, dua mahasiswa sempat duduk di kursi dewan yang absen dalam rapat paripurna tersebut.
Ketegangan bermula saat mahasiswa mendatangi ruang paripurna pada agenda jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Selasa (17/11/2026) petang. Namun, mereka tidak mendapati kursi yang disiapkan khusus untuk perwakilan mahasiswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petugas pamdal sempat meminta kedua mahasiswa yang duduk di kursi Dewan itu untuk pindah. Suasana pun sempat memanas ketika mahasiswa mempertanyakan posisi duduk mereka kepada petugas.
Di tengah ketegangan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membacakan pandangan terhadap kritik fraksi-fraksi di DPRD NTB. Suasana rapat pun sempat riuh.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram, Maulana, menegaskan kehadiran mereka merupakan tindak lanjut dari janji anggota DPRD NTB, Nadirah, saat menemui massa aksi beberapa hari lalu. Maulana pun mempertanyakan tempat duduk untuk perwakilan mahasiswa dalam rapat paripurna tersebut.
"Kami diundang untuk ikut rapat paripurna ini oleh Ibu Nadirah waktu aksi kemarin. Jadi kami datang, tapi kami nggak ada tempat duduk," ujar Maulana.
"Karena kursinya kosong kami duduk di situ," imbuhnya.
Maulana menjelaskan dirinya bersama tiga mahasiswa lainnya datang untuk mengawal jalannya rapat paripurna tersebut. Selain itu, kedatangan mereka juga untuk menyerahkan sejumlah tuntutan strategis terkait isu nasional maupun persoalan daerah kepada pimpinan DPRD NTB dan Gubernur NTB.
Ketua BEM Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, Hasbullah, menerangkan kehadiran mereka juga bertujuan untuk menyerahkan tuntutan para mahasiswa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Dalam tuntutan itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG secara menyeluruh karena menghabiskan anggaran besar, tetapi dampaknya belum terasa signifikan.
"Jika tidak bisa disetop (program MBG), kami minta ini dievaluasi total," tegas Hasbullah.
Seusai rapat paripurna ditutup, pimpinan DPRD Muzhir bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung menghampiri kerumunan mahasiswa yang hadir di ruangan itu. Mereka juga menerima dokumen kajian tuntutan para mahasiswa tersebut.
Terkait kehadiran mahasiswa itu, Iqbal mengingatkan bahwa forum rapat paripurna memiliki tata tertib dan prosedur ketat. Meski diundang oleh salah satu anggota dewan, kehadiran pihak luar tetap harus terkonfirmasi dan mendapat persetujuan pimpinan DPRD.
"Rapat ini kan punya prosedur, mungkin undangannya belum terkonfirmasi dan belum disampaikan ke pimpinan DPRD," kata Iqbal di hadapan mahasiswa.
Meski begitu, Iqbal berjanji akan mengkaji seluruh masukan mahasiswa sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah. Termasuk terkait tuntutan mengenai program MBG.
"Saya terima dokumennya. Nanti saya pelajari satu per satu apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Aspirasi ini tentu menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melihat persoalan yang perlu ditindaklanjuti," pungkas Iqbal.
(iws/iws)