Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melarang pungutan terhadap ratusan pedagang kaki lima (PKL) Car Free Day (CFD) yang ada di kawasan Udayana, Kota Mataram. Regulasi terkait larangan tersebut sedang disiapkan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Irwan Harimansyah menuturkan, larangan ini telah disetujui oleh Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataran.
"Seluruh aktivitas pungutan uang kepada PKL di CFD yang dilakukan oleh pihak asosiasi maupun perorangan dengan alasan sewa lapak harus diberhentikan," kata Irwan saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).
Irwan menegaskan, larangan pungutan itu nantinya akan tertuang di dalam regulasi. Larangan keras ini diberlakukan Pemkot Mataram karena adanya temuan praktik pungutan dengan embel-embel sewa lapak mingguan kepada para pedagang di CFD Udayana.
"Kami akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan itu. Ini kami lakukan agar tidak merugikan para pedagang," tegas Irwan.
Untuk saat ini penarikan yang diberlakukan bagi PKL di kawasan CFD hanyalah penarikan retribusi kebersihan dari DLH Mataram. Retribusi kebersihan bagi pedagang CFD telah diatur sesuai peraturan daerah (Perda), dengan besaran Rp 5.000 untuk masing-masing pedagang.
Dari catatan DLH penarikan retribusi bagi PKL CFD mencapai 559-700 pedagang. Sementara nilai retribusinya sekitar Rp 2,5 juta sampai Rp 3,5 juta per minggu.
"Penarikan retribusi PKL CFD mulai efektif di minggu pertama Januari 2025. Itu diawali dengan sosialisasi dan uji coba di Desember 2024," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi.
"Selain penarikan retribusi PKL, kami pastikan tak ada lagi penarikan retribusi lain. Kalau ada segera laporkan," tegas Denny.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah PKL di kawasan CFD Udayana, Mataram mengeluhkan adanya penarikan karcis retribusi sebesar Rp 5.000/minggu/pedagang. Penarikan itu diduga dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Mataram.
"Saya bukan anggota APKLI padahal. Kok bisa dimintain iuran. Jelas-jelas saya bilang, saya bukan anggota. Tapi tetap saja saya dimintain, udah berbulan-bulan, bahkan dari tahun lalu, dimintain iuran terus," kata salah seorang PKL di CFD saat diwawancarai detikBali, sebelumnya.
Ia mengaku, petugas penagihan tersebut akan memasukkan dirinya ke dalam grup, sesudah membayar retribusi. Namun, hingga berganti tahun, ia tak kunjung dimasukkan ke grup.
"Jadi sampai sekarang nggak ada tuh dimasukkan. Saya sama pedagang lain kadang suka jengkel, kita ndak mau kasih uang, mereka yang ngomel-ngomel. Pemkot harus turun cek di lapangan," ungkapnya.
Simak Video "Video: Momen Pelaku Pungli di Lampung Kocar-kacir Dikejar Polisi"
(mud/mud)