Dishub Mataram Cuma Raup Rp 7,8 Miliar, 63 Juru Parkir Kena Sanksi

Realisasi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram masih jauh dari target. Dishub baru mengantongi Rp 7,8 miliar atau sekitar 42 persen, dari target yang ditetapkan Rp 18,5 miliar. Sebanyak 63 juru parkir (jukir) dijatuhi sanksi lantaran melanggar aturan yang berimbas pada capaian target.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin mengungkapkan guna mengejar ketertinggalan, pihaknya tengah mengerahkan berbagai langkah.

"Realisasinya baru Rp 7,8 miliar, dari target Rp 18,5 miliar. Target maksimal kita, saya mau coba di angka Rp 11 miliar hingga Rp 12 miliar. Makanya kita genjot korlap-korlap kita. Paling tidak harus lebih tinggi dari capaian kemarin," kata Zulkarwin saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor parkir, Dishub mengintensifkan penagihan serta pengawasan ketat pada operasional di lapangan. Penertiban terhadap jukir nakal dan liar juga tengah gencar dilakukan Dishub.

Berdasarkan hasil uji petik di 100 titik lokasi parkir, Dishub menemukan puluhan jukir yang melanggar aturan, dan langsung dijatuhi sanksi tegas.

"Kemarin kita uji petik di 100 titik. Kita berikan sanksi kepada 63 jukir. Penegakan juga turun untuk menindak jukir liar. Selain itu, pendataan titik-titik baru masih terus kita lihat dan penagihan dari korlap dilakukan setiap hari, untuk evaluasi kinerja bulanan," ungkapnya.

Menanggapi belum tercapainya target retribusi parkir, Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan bahwa penyesuaian target perlu dilakukan agar perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) tetap realistis dan tidak menjadi beban anggaran.

"Yang minta retribusi turun itu sektor pasar dan sektor parkir. Kalau pasar karena ada perbaikan seperti di Pasar Cakranegara yang akan direhab. Sementara parkir juga kita turunkan. Hal-hal ini diminta supaya terjadi perhitungan target PAD yang realistis dan tidak bodong," kata Alwan, Senin (12/10/2026).

Menurut Alwan, penetapan target yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan potensi nyata di lapangan justru akan memicu ketimpangan.

"Targetnya tinggi, tapi tidak bisa tercapai, kan bodong dia. Seberapa target itu, segitulah yang menjadi capaian," tandas Alwan.