Respons ITDC soal Dorna Ingin Lanjutkan MotoGP Mandalika hingga 2031

PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) merepons kabar dari Dorna Sports yang ingin melanjutkan Motorcycle Grand Prix (MotoGP) Mandalika hingga 2031. ITDC menegaskan belum memberikan keputusan terkait perpanjangan kontrak dari Dorna Sports.

Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Warokka, menjelaskan keputusan keberlanjutan MotoGP tidak bisa diambil secara sepihak maupun instan. Musababnya, ITDC adalah badan usaha milik negara sehingga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Terkait masa depan MotoGP sudah disampaikan oleh Dorna. Tetapi, yang harus diketahui, kami adalah BUMN, tidak bisa serta-merta ambil keputusan dalam waktu satu hari. Bisa saja statement itu disebut oleh Dorna, tetapi dari Indonesia belum mengatakan iya," ujar Troy di Bazar Mandalika, Lombok Tengah, Jumat sore (9/10/2026).

Troy mengungkapkan keputusan resmi mengenai lanjut atau tidaknya gelaran balap motor kelas dunia ini masih menunggu kesepakatan antarpemangku kepentingan. Koordinasi intensif perlu dilakukan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) hingga PT Daya Agata Nusantara (Danantara) Indonesia.

Negosiasi, tutur Troy, belum menemukan titik terang karena ITDC berada di bawah naungan BP BUMN dan Danantara. Kondisi itu menyebabkan proses negosiasi, administrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan harus melalui tahapan yang cukup panjang.

"Pada prinsipnya ITDC sangat siap untuk kembali menggelar MotoGP di masa mendatang. Namun, kepastian eksekusi sepenuhnya bergantung pada keputusan resmi pemerintah pusat, mengingat dana yang dibutuhkan sangat besar bukan kecil ya," jelas Troy.

Di sisi lain, Troy berujar, persoalan biaya penyelenggaraan atau hosting fee mendapat titik terang setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan kajian resmi. Melalui buku saku yang dikeluarkan Bappenas secara tegas mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membantu pembiayaan hosting fee MotoGP Mandalika.

Troy mengatakan dokumen rekomendasi hasil studi komprehensif tersebut bahkan sudah diserahkan langsung oleh Kepala Bappenas kepada Menpora, Menteri Pariwisata hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebagai rujukan utama pemerintah pusat.