Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap kondisi BPBD Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak memiliki stok logistik saat gempa bumi Flores terjadi. Kondisi itu dinilai membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan pada awal bencana gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8) lalu.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran kementerian, TNI, Polri, Gubernur NTT, dan para bupati.
"Dalam kesempatan ini kami izin saran satu hal Bapak Presiden, yang pertama ketika terjadi bencana, daerah ini tidak bisa berbuat, Pak Presiden," kata Suharyanto.
Menurut Suharyanto, BPBD NTT tidak memiliki stok cadangan logistik pada momentum awal bencana. Akibatnya, bantuan awal tidak bisa langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak.
"Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong. Untung Bapak Presiden memberi bantuan Rp 20 miliar sehingga itu sangat membantu pemerintah daerah," jelasnya.
Suharyanto juga menyoroti lemahnya koordinasi dan logistik BPBD di NTT. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan BNPB yang dapat langsung bergerak di bawah komando Presiden.
"Kamikan datang setelah itu, 1x24 jam. BNPB-kan alat Bapak Presiden, kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat di bawah Presiden sehingga mau apa aja bisa, tapi yang alat gubernur dan bupati ini lemah karena tidak punya apa-apa untuk berikan bantuan," jelas dia.
Dia mengatakan tidak adanya bantuan dasar seperti sembako menjadi hal yang paling menonjol di lapangan sejak hari pertama gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores.
"Harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja. Permakanan, nanti kami datang, lewat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat menonjol Pak Presiden. Mohon ke depannya itu menjadi perhatian," katanya.
Simak Video "Video BNPB Update Korban Gempa NTT: 100 Tewas, 1.603 Luka"
(dpw/dpw)