Sekitar 5.000 hektare lahan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) hangus terbakar sejak Januari hingga pekan pertama Agustus 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminta memperketat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri (Dinda), setelah mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Senin (10/8/2026). Dinda menyebut langkah antisipasi dilakukan untuk mencegah peningkatan titik api seiring prediksi puncak gelombang El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami diminta untuk mengantisipasi jangan sampai muncul spot-spot baru atau terjadi kebakaran berulang," kata Dinda, Senin.
"Penanganan El Nino ini diprediksi sampai Oktober, sehingga seluruh lembaga mulai dari Pemda, TNI, Polri, hingga Kejaksaan ikut terlibat," imbuhnya.
Dinda menuturkan NTB tidak masuk dalam enam provinsi prioritas nasional penanganan karhutla. Meski begitu, dia berujar, Pemprov NTB tetap mewaspadai lonjakan grafik kebakaran yang diprediksi mencapai puncaknya pada rentang Agustus hingga September 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengungkapkan skema penanganan karhutla saat ini difokuskan pada upaya preventif (pencegahan). Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Menkopolkam.
Di sisi lain, Didik mengakui sarana dan prasarana (sarpras) pemadaman serta anggaran operasional masih terbatas. Berbeda dengan provinsi prioritas yang mendapatkan dukungan pesawat pemadam water bombing atau teknologi modifikasi cuaca (TMC), NTB harus mengandalkan alat pemadaman darat.
"Untuk sarana dan prasarana pemadaman seperti alat semprot, pipa, dan biaya operasional petugas memang masih terbatas. Karena itu, Bu Wagub sudah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk menyusun dan mengajukan proposal ke BNPB Pusat guna mendapatkan dukungan sarpras serta insentif harian bagi satgas di lapangan," kata Didik.
Baca juga: Kebakaran Kembali Terjadi di Gunung Rinjani |
Berdasarkan pemetaan DLHK NTB, wilayah yang teridentifikasi rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, yakni Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang berisiko mengalami kebakaran akibat kelalaian manusia, seperti puntung rokok atau api unggun.
"Kami berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Timur bahkan telah berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait guna meminta perkuatan sarpras penanganan di kawasan Rinjani," ujar Didik.
(iws/iws)