.webp)
Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menilai masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) punya ketangguhan dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi. Mulai dari siklon tropis Seroja hingga erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Menurut Brazier, selain dua bencana itu, NTT juga banyak menghadapi tantangan besar berupa bencana-bencana lainnya.
"Australia bangga menjadi mitra Indonesia dalam memperkuat ketangguhan terhadap bencana. Melalui program SIAP SIAGA, kami mendukung pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan mampu melindungi masyarakat yang paling rentan," jelas Brazier dalam kunjungannya ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi NTT di Kota Kupang, ditemani Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Jumat (31/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Brazier mengatakan kunjungannya ke Pusdalops BPBD Provinsi NTT merupakan kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT bersama para mitra.
"Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi Australia-Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana," tandas dia.
Menurut Laka Lena, kunjungan Brazier menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Australia dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui Program SIAP SIAGA, sekaligus meninjau perkembangan penguatan sistem Pusdalops.
"Terima kasih atas komitmen Pemerintah Australia yang selama ini terus mendampingi NTT melalui program SIAP SIAGA," ujar Laka Lena.
Dukungan tersebut, dia melanjutkan, telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD, pengembangan sistem informasi kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Ia juga menyoroti keberhasilan implementasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang dikembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri, BNPB, pemerintah daerah, dan program SIAP SIAGA.
Menurutnya, penguatan kapasitas hingga tingkat kecamatan menjadi langkah strategis agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana yang sebagian besar berisiko tinggi di NTT.
"Penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga mitra pembangunan," urai Laka Lena.
Untuk diketahui, saat meninjau Pusdalops PB-BPBD NTT, Gubernur NTT bersama Dubes Australia menyaksikan secara langsung berbagai sistem pemantauan kebencanaan yang beroperasi selama 24 jam.
Petugas Pusdalops memaparkan mekanisme pemantauan aktivitas 16 gunung api di Nusa Tenggara Timur, dengan fokus utama pada Gunung Lewotobi Laki-Laki, Gunung Ile Lewotolok, dan Gunung Iya.
Selain itu, Pusdalops juga melakukan pemantauan gempa bumi secara real time, kondisi cuaca, hingga penyebaran abu vulkanik yang menjadi dasar pengambilan keputusan cepat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait.
Rombongan juga diperlihatkan sistem informasi penyebaran abu vulkanik yang memantau arah pergerakan material erupsi Gunung Lewotobi terhadap jalur penerbangan di NTT. Informasi tersebut menjadi acuan penting dalam koordinasi dengan otoritas penerbangan untuk mengantisipasi gangguan operasional bandara, khususnya di wilayah Flores, sehingga keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama.
Tidak hanya itu, Pusdalops BPBD Provinsi NTT juga memperkenalkan INATANA (Informasi Data Bencana Nusa Tenggara), sebuah aplikasi berbasis daring yang dikembangkan bersama Program SIAP SIAGA sebagai pusat data kebencanaan terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Melalui aplikasi ini, seluruh 22 BPBD kabupaten/kota terhubung dalam satu sistem sehingga pelaporan kejadian bencana, data pengungsi, kelompok rentan, penyandang disabilitas, hingga kebutuhan penanganan dapat diperbarui secara cepat dan akurat.
Selain penguatan sistem informasi, Pusdalops juga mengembangkan prosedur operasional standar (SOP) layanan pengaduan rabies yang berfungsi sebagai call center bagi masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, setiap laporan gigitan hewan penular rabies segera ditindaklanjuti oleh operator Pusdalops dengan melakukan koordinasi bersama puskesmas, dinas kesehatan, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan percepatan penanganan bagi masyarakat.
(hsa/iws)
