.webp)
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, memastikan akan melanjutkan program dan rencana pembangunan yang telah disusun Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Saat ini, LAZ berstatus Bupati Lombok Barat nonaktif setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adha ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat. Ia menegaskan penunjukan tersebut tidak akan mengubah arah pembangunan yang telah dirancang bersama LAZ selama memimpin Lombok Barat.
"Saya akan terus bekerja melanjutkan kebaikan beliau. Rencana Pak Bupati yang baik-baik saya akan lanjutkan," kata Adha, Rabu (22/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Adha, sejumlah program prioritas yang akan diteruskan salah satunya pembangunan kawasan Gunungsari yang berbatasan dengan Kota Mataram. Ia juga berupaya menggeliatkan kembali pariwisata Senggigi.
"Rencana beliau untuk menghidupkan Senggigi, itu saya lanjutkan," imbuhnya.
Selain itu, Adha juga memastikan akan melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan. Misalkan kegiatan Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD).
Di sisi lain, Adha mengaku terpukul atas penetapan LAZ sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pasalnya, ia dengan LAZ sejak awal berencana menyelesaikan tugas sampai akhir periode.
"Memang saya dengan Pak Bupati berencana melaksanakan periode ini dan tidak ada pikiran sama sekali kasus dua hari yang lalu ini. Saya tidak pernah sangka terjadi," imbuhnya.
Adha menilai peristiwa yang menimpa LAZ merupakan musibah sekaligus ujian bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Ia berharap kasus tersebut menjadi yang terakhir terjadi di daerah itu.
"Bagaimanapun ini musibah, ada yang ngirain saya akan senang, tidak begitu. Jangan sampai terulang kembali," kata Adha.
Sebelumnya, Nurul Adha ditunjuk langsung untuk memimpin sementara Kabupaten Lombok Barat seusai Bupati LAZ terjaring OTT KPK pada Senin (20/7). Penunjukan itu berdasarkan surat dari Kemendagri atau radiogram yang diterbitkan pada Selasa (21/7).
KPK mengungkap LAZ diduga lebih dulu mengatur proyek pemerintah dengan melibatkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Sudirman.
Keduanya diduga bersekongkol mengondisikan proyek menggunakan perusahaan lain sebagai kedok agar konflik kepentingan tak terdeteksi. Dari praktik itu, LAZ diduga menerima uang, barang, dan fasilitas senilai Rp 12,4 miliar.
(iws/iws)
