.webp)
Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) direncanakan mundur sekitar 20 meter dari lokasi gedung lama yang terbakar saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Pergeseran lokasi itu diusulkan untuk mengantisipasi aksi pelemparan batu ke area gedung ketika terjadi unjuk rasa.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi NTB Dades Prinandes mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun detail engineering design (DED) gedung baru DPRD NTB. Penyusunan DED dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah pembangunannya direncanakan mulai awal 2027 dengan skema single year," kata Dades saat menerima kunjungan Ketua Komisi V DPR RI bersama jajaran di kantor DPRD NTB, Rabu (22/7/2026).
Dades menjelaskan gedung baru akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 97 are dengan estimasi masa konstruksi selama 11 bulan. Rencana tersebut mencakup dua bangunan utama, yakni gedung paripurna dan gedung perkantoran anggota DPRD.
"Ada usulan juga beberapa bangunan pendukung seperti parkir dan gedung aspirasi. Jadi rencana pembangunan gedung aspirasi ini atas dasar usulan Ketua DPRD NTB. Kami juga baru menyusun 3 denah sementara alternatif gedung baru DPRD NTB," tegasnya.
Sementara itu, besaran anggaran pembangunan belum ditetapkan pemerintah pusat. Namun, proyek tersebut dipastikan masuk dalam daftar prioritas pembangunan pemerintah.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengusulkan agar posisi gedung baru dimundurkan sekitar 20 meter dari lokasi sebelumnya. Menurutnya, usulan itu didasarkan pada tingginya intensitas aksi demonstrasi di kantor DPRD NTB.
"Jadi kantor DPRD ini paling sering didemo, dalam sebulan itu bisa sampai 20 kali," keluh Isvie.
Ia menambahkan, pembangunan gedung baru diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Nilai tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh tim teknis.
"Total seluruh biaya dipastikan dari pemerintah pusat. Kami juga usul ada ruang aspirasi. Supaya tidak ada lagi demo di depan, kami terima di ruangan aspirasi," ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan pergeseran lokasi gedung sejauh 20 meter memungkinkan untuk direalisasikan. Menurutnya, langkah itu diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif saat terjadi penyampaian aspirasi masyarakat.
"Jadi kami pastikan bikin adem ya. Jangan sampai ada lagi yang lempar-lempar (ke gedung DPRD)," cetus politikus PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Lasarus juga memastikan pembangunan gedung baru DPRD NTB akan diambil alih oleh pemerintah pusat. "Kami datang ke sini untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun dengan cepat karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat, DPRD NTB," tegasnya.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PU, master plan pembangunan gedung baru DPRD NTB telah ditentukan. Namun, model bangunan dan desain bangunan saat ini tengah disusun oleh BPBPK NTB.
"Kami intinya memastikan anggarannya pasti ada. Begitu desainnya selesai, nanti kita minta segera diusulkan anggaran ya untuk segera kami akan setuju dari komisi V. Ini kami atensi khusus, maka kami datang ke sini," ujarnya.
Lasarus bakal mendorong secara aktif ke Menteri PU untuk segera menentukan kapan pembangunan gedung DPRD NTB dimulai. Dari rencana awal, pembangunan gedung baru dapat dilakukan pada awal 2027.
"Kami juga sudah memerintahkan kepada struktural di sini supaya ini dilelang dini saja dulu. Supaya nanti begitu nanti anggarannya ada, dia langsung kontrak, langsung on going, bisa cepat selesai," tandasnya.
