.webp)
Sebanyak 720 warga Kota Mataram hingga kini belum dapat menerima pencairan dana santunan kematian atau uang duka dari Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Terhambatnya penyaluran santunan tersebut dipicu persoalan administratif, yakni ketidaksesuaian penempatan nomenklatur atau kode rekening di tingkat provinsi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad mengatakan, anggaran uang duka untuk 720 warga tersebut sebenarnya tersedia di kas daerah. Namun, dana itu belum dapat dieksekusi karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) menilai pos anggaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan teknis dalam regulasi terbaru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggarannya ada tapi tidak bisa dieksekusi," kata Muzakkir saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).
Diketahui, sebelumnya Dinsos menempatkan anggaran tersebut dalam pos bantuan sosial yang direncanakan. Namun, berdasarkan ketentuan, bantuan sosial yang direncanakan mensyaratkan nama-nama penerima telah terdata sebelum anggaran ditetapkan. Sementara itu, peristiwa kematian merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak terjadi secara berurutan.
"Menurut provinsi, bagaimana bansos yang direncanakan seharusnya kan nama-nama penerimanya sudah ada. Nah, ini yang kemudian jadi atensi BPK, ini masuk ke maladministrasi akhirnya. Kenapa anggarannya ada tapi tidak bisa dieksekusi," ungkapnya.
Dampak dari kendala administrasi tersebut, hingga kini ratusan ahli waris di Mataram tak kunjung menerima santunan karena tertahan.
"Kami sedang cari opsi alternatif untuk memecahkan permasalahan ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah mengubah perwal agar dana duka dialihkan melalui dana BTT yang bersifat on call," terangnya.
"(Saya pikir) kita lebih aman pakai BTT," pungkasnya.
