.webp)
Kota Mataram terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba proyek strategis nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Cahyono Tri Birowo, menjelaskan program tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos melalui pemanfaatan data lintas sektor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana cara memastikan ketepatan sasaran? Maka itu akan memanfaatkan data lintas sektor yang ada di instansi pusat. Dalam hal ini ada delapan kementerian atau lembaga yang akan saling memanfaatkan data," kata Cahyono, saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Mataram, Kamis (18/6/2026).
Meski berbasis teknologi digital dan aplikasi, pemerintah menjamin sistem ini tidak akan menyulitkan masyarakat. Khususnya dalam mengakses layanan bansos. Adapun, dua mekanisme pendaftaran yang telah disiapkan, antara lain warga bisa mendaftar secara mandiri melalui aplikasi. Opsi kedua, masyarakat juga bisa memanfaatkan bantuan agen pendamping sosial yang bersiaga di lapangan.
"Kami harapkan bukan berarti itu menambah beban administrasi atau menambah prosedur. Tetapi justru mempermudah masyarakat," jelasnya.
Menurut Cahyono, terpilihnya Kota Mataram sebagai lokasi piloting pada program bansos digital ini bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat menetapkan dua kriteria utama, antara lain kesiapan karakteristik wilayah serta komitmen kuat dari kepala daerah.
"Karakteristik Kota Mataram ini mendukung untuk pelaksanaan menggunakan aplikasi, karena aksesibilitas dan literasi digital warga sudah mulai terbentuk. Kedua, ada dukungan pimpinan yang kuat dari Pak Wali Kota," ungkapnya.
Nantinya, Kementerian Komunikasi dan Digital siap memberikan dukungan penuh. Mulai dari bimbingan teknis pada pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga penanganan wilayah pemukiman yang masih terkendala sinyal atau blank spot.
Cahyono menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan uji coba program di 42 daerah pada pekan pertama Juli 2026. Jika berjalan sesuai rencana, sistem bansos digital akan diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026.
Sebagai informasi, program perlindungan sosial berbasis digital ini sepenuhnya ditanggung oleh anggaran APBN, demi mewujudkan program jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran, transparan dan efisien.
Senada, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memastikan akan berkomitmen penuh dalam mensukseskan program bansos digital dari pemerintah pusat yang melibatkan 42 kabupaten/kota di Indonesia.
"Dari awal kami ditetapkan sebagai salah satu dari pilot project 42 kota/kabupaten se-Indonesia, kami sudah menunjukkan komitmen untuk bisa mensukseskan program itu. Dari infrastruktur kami sudah siap, tinggal kesiapan masyarakat saja," kata Mohan, saat diwawancarai, Kamis.
Menurut Mohan, kesiapan masyarakat sangat penting, karena program ini akan membawa perubahan sistem yang sangat fundamental. Transformasi ini sengaja dirancang untuk menyelaraskan data penerima manfaat secara digital demi menghapus carut-marut persoalan bansos, yang kerap terjadi di lapangan.
"Program ini bisa menyelaraskan data, kemudian bantuan pemerintah supaya tepat sasaran, identifikasi penerima itu juga betul-betul sudah akurat. Sehingga tidak lagi terjadi persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi ketika setiap penyaluran bansos," ungkapnya.
(nor/nor)
