.webp)
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mempersilakan proyek Manajemen Sampah Zero (Masaro) senilai Rp 20 miliar diaudit. Diketahui, mesin pengolahan sampah Masaro di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, rusak lagi setelah sempat diperbaiki sejak 7 Maret lalu.
"Silakan saja (diaudit)," kata LAZ, Rabu (8/4/2026).
LAZ mengaku bersyukur jika berbagai kekurangan Masaro itu terungkap berdasarkan hasil audit. Menurutnya, hal itu penting agar pihak penyedia bertanggung jawab selama masa garansi masih aktif sampai akhir tahun 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini masih tanggung jawab dia (pihak penyedia) dan makin banyak kekurangannya kan makin bagus. Lebih baik kekurangannya ketahuan sekarang daripada nanti," imbuhnya.
LAZ enggan berkomentar lebih selama penyedia masih bertanggung jawab atas tidak optimalnya proyek Masaro. Di sisi lain, LAZ juga belum mempersiapkan langkah khusus untuk menangani kerusakan atau kekurangan proyek mesin pengolahan sampah tersebut.
Meski demikian, LAZ menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat tetap berusaha mengoptimalkan pengolahan sampah menggunakan Masaro. Ia juga sudah menyurati pihak penyedia agar menyempurnakan Masaro sesuai konsep awal.
"Sekarang tetap berjalan. Kami sudah bersurat kepada pihak penyedianya untuk menyempurnakan konsep diawal," pungkasnya.
Dewan Minta Audit Proyek Masaro
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap dua proyek Masaro milik Pemkab Lombok Barat. Fauzi menyebut ada kejanggalan pada proyek Masaro senilai Rp 20 miliar tersebut.
"Sebenarnya ini barang sudah terang benderang," ujar Fauzi, Kamis (2/4).
"Kami tunggu kinerja-kinerja pihak dari Inspektorat. Apa iya ini benar (Masaro) mesin baru, tapi keadaannya seperti ini?" imbuhnya.
Fauzi memaparkan beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam proyek Masaro. Di antaranya masalah penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan jumlah sekitar Rp 21 miliar untuk membangun Masaro.
Menurut Fauzi, anggaran BTT semestinya diperuntukkan untuk menangani masalah kedaruratan atau kebencanaan. Ia pun mempertanyakan alasan kedaruratan yang digunakan untuk membangun Masaro.
"Saya sendiri baru hari ini tahu anggaran BTT 2025 yang digeser ke Masaro," imbuh politikus PKB itu.
Fauzi juga menemukan fakta bahwa mesin Masaro tersebut adalah rakitan dan suku cadangnya tidak berasal dari satu pabrikan. Ia lalu menyangsikan keabsahan e-katalog yang memakai sistem custom pada mesin pengolahan sampah itu.
Ia turut menyayangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemkab Lombok Barat baik dalam proses pembangunan maupun operasional Masaro. Sebab, mesin tersebut justru tidak mampu bekerja secara maksimal, bahkan rusak. Belum lagi biaya listrik yang mencapai Rp 50 juta per bulan.
(iws/iws)
