.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, terus memantau keberadaan warga NTB di tujuh negara imbas makin memanasnya kawasan situasi Timur Tengah (Timteng) imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Tujuh negara itu adalah Iran, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, dan Kuwait.
Iqbal terus berkomunikasi langsung dengan sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) asal NTB tetap aman di Timteng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah berkomunikasi dengan KBRI Teheran Iran, KBRI Riyadh Arab Saudi, KBRI Muscat Oman, KBRI Abu Dhabi Uni Emirat Arab, KBRI Manama Bahrain, KBRI Doha Qatar, serta KBRI Kuwait City," ujar Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (2/3/2026).
Iqbal menegaskan upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah terhadap warganya, termasuk yang berada di luar negeri.
"Kami berkewajiban memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini," ujar mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu.
Dari hasil komunikasi dengan beberapa KBRI, Iqbal berujar, para Duta Besar RI memastikan WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jejaring masyarakat Indonesia di tujuh negara tersebut. Akan ada pembahasan lanjutan untuk menentukan langkah antisipasi jika situasi makin memburuk.
"Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh," jelasnya.
Iqbal juga secara khusus menitipkan perhatian terhadap warga NTB kepada para perwakilan RI di kawasan 7 negara. Untuk itu, dia mengimbau warga di NTB yang memiliki anggota keluarga di Timur Tengah untuk memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat.
"Kalau belum terdaftar bisa segera menghubungi kontak resmi perwakilan RI di negara setempat. Kami juga mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI," tuturnya.
Iqbal mengaku pernah menangani perlindungan WNI di wilayah konflik ketika masih bertugas di Kementerian Luar Negeri. Pengalaman itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar langkah perlindungan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Berdasarkan pengalaman tersebut, tutur Iqbal, Pemprov NTB akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di negara setempat untuk merespons setiap perkembangan situasi ketegangan AS-Israel dengan Iran.
"Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita," pungkasnya.
(hsa/hsa)
