.webp)
Sejumlah guru yang masuk dalam data pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan profesi guru. Keterlambatan pembayaran tersebut disinyalir terjadi akibat kendala pendataan di dinas terkait.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB, Surya Bahari, membenarkan masih adanya guru SMA dan SMK sederajat yang belum menerima gaji bulan Januari 2025. Ia menyebut, persoalan utama terletak pada data rekening guru yang berstatus tidak valid saat diunggah ke laman Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Jadi ada data rekening guru ini yang bermasalah. Ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu," kata Surya, Selasa (20/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surya menjelaskan, sejumlah guru keliru menginput data rekening sehingga rekening yang diajukan ke dinas dinyatakan tidak valid karena menggunakan nomor rekening lain.
"Sekarang kan semua langsung ke rekening, tunjangan, gaji. Nah ini masih proses. Paling telat clear tanggal 25 Januari ini," ujarnya.
Mantan Sekretaris DPRD NTB itu menegaskan keterlambatan pembayaran gaji tersebut tidak berkaitan dengan peleburan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
"Gak ada masalah. Semua kami jamin tidak ada masalah. Paling banyak di rekening. Jadi saya juga Plt urus ini itu, kita akan benahi semua. Jadi nomenklatur, semua akan berjalan alami pemuda dan olahraga," ujarnya.
Dampak Penggabungan Dinas
Surya juga menilai penggabungan dinas pendidikan dengan dinas Pemuda dan Olahraga justru membawa dampak positif. Menurutnya, sebelumnya program olahraga berjalan terpisah.
"Dulunya, seluruh kegiatan olahraga jalan masing-masing. Dengan penggabungan ini, dinas pendidikan bisa masukkan program olahraga siswa," ujarnya.
"Ini lebih bagus kan," tambah Surya.
Keluhan Guru
Salah satu guru SMKN di Lombok Barat, Ayu, mengaku keterlambatan penggajian tersebut dipicu oleh aturan baru terkait pencantuman nomor rekening pribadi ke dinas.
"Dulu kan dikasi langsung oleh bendahara di dinas. Sekarang langsung ke nomor rekening pribadi. Nah kok bisa data rekening saya invalid?" tanya Ayu.
Ia mengaku keterlambatan gaji membuatnya harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
"Kita belum tahu apa masalahnya. Sebenarnya hari Senin kemarin dijanjikan mau ditransfer. Tapi belum. Di sekolah ada 4 orang yang blum valid rekeningnya makanya diundur lagi," ujarnya.
Ayu berharap dinas segera mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Selain gaji, tunjangan profesi guru juga disebutnya belum diterima sejak Desember 2025.
"Entahlah. THR TPG itu baru tadi keluar datanya. Tapu blum pasti kapan cairnya. Yang ngajar di SMP dan SD malah udah cair semua," kata Ayu berkeluh.
(dpw/dpw)
