.webp)
Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi bersama menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu.
Tuntutan itu disampaikan oleh ratusan honorer saat melakukan aksi demonstrasi lanjutan di depan kantor DPRD Dompu, Selasa (20/1/2026) pagi.
"Kami mendesak DPRD Dompu untuk mengeluarkan rekomendasi bersama dengan kami untuk menolak PHK massal terhadap kami honorer," teriak salah seorang honorer dari atas mobil pengeras suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratusan honorer yang tidak terdaftar di BKN itu kembali beraksi untuk menolak di PHK massal oleh pemerintah. Mereka khawatir tentang masa depan jika kehilangan pekerjaan yang saat ini menjadi harapan.
"Kalau kami diberhentikan dari pekerjaan kami, bagiamana nasib kami, sementara ini adalah satu-satunya harapan kami," tuturnya.
Tuntutan para honorer ini kemudian direspons oleh Ketua DPRD Dompu, Muttakun. Di hadapan honorer Muttakun menegaskan bahwa anggota dewan belum mendengarkan secara langsung dari Pemkab Dompu mengenai rencana merumahkan para honorer.
"Bahkan DPRD menganggap sampai hari ini, bahwa honorer database BKN tidak pernah di-PKH atau dirumahkan," ucap Muttakun saat menemui massa honorer di depan kantornya.
Muttakun menyatakan DPRD Dompu akan mengeluarkan rekomendasi bersama menolak rencana PHK massal terhadap honorer non-database BKN.
Pantauan detikBali, massa honorer bergerak menuju kantor Bupati Dompu seusai mendapatkan tanggapan Ketua DPRD atas tuntutan mereka. Mereka masih melakukan orasi secara bergantian meminta Pemkab Dompu untuk tidak merumahkan mereka sebagai honorer.
(hsa/hsa)
