.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akan menggelar retreat seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tiga hari di Korem 162 Wira Bhakti, Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemprov NTB.
Iqbal menyebut retreat ini merupakan bentuk penguatan internal agar para pimpinan OPD dapat bekerja lebih solid dalam satu tim. Ia menilai kendala koordinasi antarbidang selama ini kerap menghambat penanganan persoalan daerah.
"Ini team building supaya terbiasa bekerja dalam satu tim. Di birokrasi problem yang sering muncul itu kan koordinasi antar bidang, jadi kami ingin memperkuat itu," ujar Iqbal di Mataram, Jumat (28/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal menegaskan seluruh OPD akan diarahkan untuk fokus pada tiga agenda prioritas pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Dinda. Isu besar itu ia sebut sebagai triple agenda yang harus menjadi pedoman seluruh perangkat daerah.
"Kan dari awal saya bilang bahwa ada triple agenda, jadi semua OPD ini sebenarnya OPD triple agenda yaitu pengentasan kemiskinan, kemudian ketahanan pangan, dan pariwisata, jadi semua OPD akan mengerucut ke tiga isu besar itu," jelasnya.
Iqbal menyebut kegiatan ini bersifat internal dan tidak menghadirkan pembicara dari pemerintah pusat. Meski begitu, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung akan hadir memberi materi.
"Ya ada KPK, Kejagung, tapi itu kan sering datang ke sini," tukasnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB Baiq Nelly Yuliarti memastikan retreat ini bukan bentuk evaluasi kinerja para kepala OPD. Tujuan utama yakni penyegaran dan penguatan disiplin serta pemahaman tugas kepemimpinan.
"Ini bukan karena kinerja Kepala Dinas berkurang. Retreat itu lebih kepada penyegaran. Mengingatkan kembali tugas-tugas kepemimpinan pejabat eselon II, agar lebih solid, lebih berhati-hati, dan lebih memahami peran masing-masing," katanya.
Materi akan disampaikan oleh Kapolda NTB, Danrem, serta BPK dan KPK. Peserta juga akan mengikuti latihan baris-berbaris sebagai pengingat kedisiplinan. Nelly menegaskan tidak ada latihan militer berat dalam kegiatan tersebut.
"Tidak ada latihan militer. Emangnya mau perang," tambahnya.
Saat ini terdapat 48 pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB. Namun pejabat yang memiliki kepentingan mendesak dan tidak bisa ditunda tetap diperbolehkan tidak hadir tanpa sanksi.
(dpw/dpw)
