.webp)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), disahkan. Pengesahan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Senin (24/11/2025).
Pemkab dan DPRD Lombok Timur menyepakati pendapatan daerah dalam APBD 2026 mencapai Rp 3,72 triliun. Pendapatan daerah itu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 584,478 miliar. Retribusi daerah menjadi kontributor utama PAD dengan target Rp 342,824 miliar.
"Angka tersebut bersumber dari retribusi jasa umum, khususnya pelayanan kesehatan, persampahan, dan pasar," terang Bupati yang akrab disapa Iron tersebut dalam pidatonya pada sidang paripurna pengesahan APBD 2026 di ruang rapat DPRD Lombok Timur, Senin (24/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, sumber pendanaan daerah terbesar masih berasal dari transfer pusat yang mencapai total Rp 2,38 triliun lebih. "Sumber pendanaan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan total Rp 2.487 triliun lebih, transfer pusat Rp 2,38 triliun, kemudian dana bagi hasil sebesar Rp 67,2 miliar," beber Iron.
Sementara untuk belanja daerah, Iron membeberkan, belanja operasional dan gaji beserta tunjangan pegawai masih mendominasi dalam APBD 2026, yakni sebesar Rp 2,38 triliun. Sementara untuk belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp 9,27 miliar untuk mendukung pelayanan publik.
"Alokasi penting juga mencakup belanja bantuan operasional sekolah negeri sebesar Rp 118 miliar lebih, bantuan operasional kesehatan sebesar Rp 62 miliar lebih, dan untuk BLUD puskesmas serta RSUD sebesar Rp 294 miliar lebih," terang Iron.
"Secara khusus, anggaran Rp 69,893 miliar lebih dialokasikan untuk iuran jaminan asuransi kesehatan bagi tenaga honorer, kepala desa, dan perangkat desa, serta peserta bukan penerima upah," beber Iron.
Pemkab Lombok Timur juga merencanakan belanja modal sebesar Rp 267,471 miliar pada 2026 untuk pengembangan sarana dan prasarana vital. Belanja itu dipakai untuk meningkatkan pelayanan publik serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Alokasi terbesar dalam pos ini untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 117,623 miliar lebih lebih, disusul belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 67 miliar 550 juta lebih," ungkap Iron.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab Lombok Timur juga memprioritaskan penyaluran dana ke tingkat desa melalui belanja transfer yang totalnya mencapai Rp 415,274 miliar untuk 239 desa. Anggaran ini mencakup bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 23,89 miliar serta bantuan keuangan sebesar Rp 391,38 miliar lebih. Di dalam anggaran itu terdapat anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
"Untuk menjamin kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana alam, Belanja tak terduga (BTT) disiapkan sebesar Rp 10 miliar," jelas Iron.
(hsa/hsa)
