Pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih stagnan. Musababnya, lahan seluas 8,5 hektare (ha) yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan sekolah itu terhambat karena masih berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Winengan, menjelaskan lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Menurutnya, Pemkab Lombok Barat sudah mengajukan pencabutan status KP2B lahan tersebut ke Kementerian Pertanian agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai.
"Tinggal menunggu persetujuan di Kementerian Pertanian untuk melepas status KP2B itu," ujar Winengan, Selasa (18/11/2025).
Winengan menuturkan proses pencabut status KP2B lahan tersebut memerlukan waktu. Sebab, lahan itu menjadi salah satu penyokong program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"KP2B ini juga kan kebijakan Presiden untuk ketahanan pangan, Sekolah Rakyat juga atensi Presiden," imbuhnya.
Simak Video "Video: Tampang 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir Esco"
(iws/iws)