.webp)
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih stagnan. Musababnya, lahan seluas 8,5 hektare (ha) yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan sekolah itu terhambat karena masih berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Winengan, menjelaskan lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Menurutnya, Pemkab Lombok Barat sudah mengajukan pencabutan status KP2B lahan tersebut ke Kementerian Pertanian agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai.
"Tinggal menunggu persetujuan di Kementerian Pertanian untuk melepas status KP2B itu," ujar Winengan, Selasa (18/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Winengan menuturkan proses pencabut status KP2B lahan tersebut memerlukan waktu. Sebab, lahan itu menjadi salah satu penyokong program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"KP2B ini juga kan kebijakan Presiden untuk ketahanan pangan, Sekolah Rakyat juga atensi Presiden," imbuhnya.
Winengan belum bisa memastikan kapan status KP2B lahan tersebut dicabut. Ia juga belum mengetahui kapan proses pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat mulai dikerjakan.
Ia berharap agar proses pengurusan lahan ini bisa segera rampung dan proses pembangunan Sekolah Rakyat di daerah itu bisa selesai pada tahun ajaran baru 2026.
"Kan nggak mungkin kami harus titip siswa ke daerah lain karena sudah ada untuk sekolah rintisannya. Jadi, secara prinsip harus ada sekolah permanennya," pungkasnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat di Lombok Barat semula dijadwalkan mulai dibangun pada September 2025. Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, tepatnya di sebelah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA Lombok Barat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat harus rampung pada tahun ajaran baru Juni 2026. Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 300 miliar, disesuaikan dengan luas lahan di Desa Kuripan Utara sekitar 9 hektare (Ha).
"September kita harus mulai groundbreaking," ujar Dody saat mengunjungi Lombok Barat pada 14 Juli lalu.
Sebagai Sekolah Rakyat sementara, Pemkab Lombok Barat menyiapkan Gedung Sentra Paramita di Mataram. Sekolah Rakyat rintisan ini untuk sementara hanya menerima siswa sekolah menengah pertama (SMP).
Simak Video "Video: Tampang 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir Esco"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)
