Wakil Ketua DPRD NTB Minta Maaf Usai Gedung Dibakar, Pemprov Cari Lokasi Baru

Mataram

Wakil Ketua DPRD NTB Minta Maaf Usai Gedung Dibakar, Pemprov Cari Lokasi Baru

Ahmad Viqi, Nathea Citra - detikBali
Senin, 01 Sep 2025 18:08 WIB
Gedung DPRD NTB dibakar massa aksi saat demontrasi, Sabtu (30/8/2025). (Abdurrasyid Efendi/detikBali)
Gedung DPRD NTB dibakar massa aksi saat demontrasi, Sabtu (30/8/2025). (Abdurrasyid Efendi/detikBali)
Mataram -

Wakil Ketua DPRD NTB Muzhir menyampaikan permohonan maaf kepada warga usai massa aksi membakar Gedung DPRD NTB, Sabtu pekan lalu. Ia menyebut peristiwa pembakaran dan penjarahan itu sebagai musibah yang tidak bisa dihindari.

"Jadi inilah kondisi gedung rakyat. Ini jadi pelajaran kita semua. Namanya musibah ya tidak bisa dihindari dan tidak bisa dicari. Namanya musibah itu kita akan menghindari tetap akan terjadi," kata Muzhir saat mengecek ruangannya yang terbakar, Senin (1/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Muzhir, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPRD NTB. Ia menegaskan perlunya instrospeksi diri.

"Tidak ada yang salah tidak ada yang benar. Kami harus instrospeksi diri baik semua anggota. Kalau ada yang keliru kami lakukan, kita minta maaf," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Politikus PPP itu menilai pembakaran gedung merupakan bentuk kemarahan warga terhadap persoalan di pemerintah pusat yang akhirnya berdampak ke daerah.

"Saya rasa masalah itu ada di pusat tidak ada di sini. Namanya politik pasti disamakan sampai ke provinsi dan daerah. Sama dengan institusi polri ikut juga kena di daerah di Polda NTB," katanya.

Pimpinan DPRD Pindah ke Rumah Dinas Ketua

Muzhir menyebut gedung utama DPRD NTB sudah tidak bisa dipakai. Meski begitu, aktivitas dewan tetap berjalan dengan memanfaatkan gedung sekretariat di sisi selatan.

"Situasi dan kondisi di gedung sekretariat sebelah selatan masih bisa digunakan. Apa pun keadaan ini harus dijalani tugas dewan juga tidak boleh stagnan. Karena menyangkut orang banyak. Kami tetap menjalankan tugas kami," katanya.

Rapat paripurna Badan Musyawarah (Banmus) terkait penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan dijadwalkan tetap berlangsung Rabu (3/9) di Gedung Sangkareang, Kompleks Gubernur NTB.

"Hari Rabu kami di Banmus paripurna soal KUA PPAS untuk APBD Perubahan. Ini tetap harus jalan," ujarnya.

Untuk sementara, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan tiga pimpinan dewan lainnya akan berkantor di rumah dinas Ketua DPRD di Jalan Langko, Mataram.

"Kita di rumah dinas ketua jadi tempat kita bekerja. Karena pimpinan harus punya ruangan semua kedewanan," kata Muzhir.

Ia menambahkan sebagian barang di ruangannya masih aman. Kursi, sofa, televisi, dan dokumen tidak rusak parah.

"Di ruangan saya tidak tersentuh oleh api. Cuma kena lemparan. Di dalam utuh tidak ada yang hilang termasuk dokumen masih utuh," katanya.

DPRD Gunakan Fasilitas Pemprov NTB

Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan pihaknya bersama BPBD NTB sedang mengidentifikasi lokasi sementara untuk aktivitas anggota dewan.

"Nanti kalau sudah diputuskan akan kita lapor ke pimpinan," ujarnya.

Untuk sementara, sejumlah ruangan di Kantor Gubernur NTB akan digunakan untuk rapat komisi, pimpinan, hingga paripurna.

"Untuk rapat paripurna kita meminjam Gedung Sangkareang," kata Hendra.

Selain itu, rumah dinas Ketua DPRD juga akan dimanfaatkan.

"Ibu Ketua pun sudah memberikan izin rumah dinas untuk dipakai," ujarnya.

Hendra memastikan seluruh agenda dewan dan ASN tetap berjalan sesuai jadwal.

"Untuk kerja dan agenda dewan tetap berjalan seperti biasa. Tidak terpengaruh, semua masih on the track. Begitu juga dengan pegawai, kami akan tetap bekerja seperti biasa proses administrasi tetap berjalan," katanya.

Pemprov NTB Siapkan Kantor Sementara

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya tengah mencari lokasi strategis bagi anggota DPRD agar tetap bisa bekerja.

"Sedang carikan tempat untuk para anggota DPRD melaksanakan tugasnya. Karena ada mandat yang mereka punyai, dan ada tugas dan kewajiban yang harus mereka jalankan," kata Iqbal di Pendopo Wali Kota Mataram.

Menurut Iqbal, Gedung DPRD NTB adalah simbol daerah yang harus segera direnovasi. Rencana renovasi yang sebelumnya dijadwalkan 2026 akan dipercepat.

"Artinya dengan adanya kondisi ini, harus ada percepatan (renovasi), mau tidak mau, itu adalah simbol dari daerah kita," ujarnya.

Ia menegaskan meski gedung terbakar, anggota dewan sudah kembali bekerja.

"Sudah mulai berkantor, (dan sekarang sedang melakukan) pembahasan informasi, karena harus ada konsultasi antara DPRD dengan pemerintah (pasca pembakaran meski) dengan segala keterbatasan. Teman-teman dewan sangat kelihatan komitmennya untuk menjalankan fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan lain-lain," kata Iqbal.

Sebelumnya, Gedung DPRD NTB habis dibakar massa aksi demo pada Sabtu lalu. Sejumlah barang di dalam gedung ikut dijarah.

Halaman 2 dari 4


Simak Video "Video: Ketua DPRD NTB Buka Suara Usai Gedung Dibakar Massa"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads