Legislator Geram BBM Masih Langka dan Distribusi Tak Merata di NTT

Legislator Geram BBM Masih Langka dan Distribusi Tak Merata di NTT

Simon Selly - detikBali
Selasa, 19 Agu 2025 13:40 WIB
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat ditemui pada Selasa (19/8/2025) di Kupang (Foto: Simon Selly)
Kupang -

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terjadi. Legislator geram dengan kondisi tersebut.

Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis pertalite maupun minyak tanah. Ditambah, distribusi yang dianggap belum merata di berbagai daerah.

"Karena kelangkaan BBM ini sebagai Komisi IV DPRD sebagai mitra dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang berkonversi dengan Pertamina dan PLN, kami telah memanggil Pertamina untuk melakukan rapat dengar pendapat, kami mempertanyakan kepada di Daerah Flores kok susah sekali BBM seperti minyak tanah dan pertalite," jelas Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, Selasa (19/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, berdasarkan hasil RDP terkait kelangkaan BBM tersebut bersama Pertamina, kondisi ini terjadi disebabkan kapal tangker yang rusak. "Jawaban dari Pertamina, kapal tangker punya mereka itu rusak dan baru saja diperbaiki," kata Ana.

Sementara untuk persoalan kelangkaan minyak tanah, menurut Pertamina pihaknya hanya menjadi operator. Sementara distribusinya dilakukan oleh pihak lain.

ADVERTISEMENT

"Sedangkan untuk persoalan minyak tanah itu, menurut Pertamina mereka adalah operator. Tinggal pemda menyurati kuotanya yang dibutuhkan seberapa banyak," tambah Politikus PKB ini.

Warga Keluhkan Distribusi Tak Merata

Ia mengaku mendapatkan keluhan penyaluran minyak tanah belum merata ke masyarakat. Ia mewanti-wanti pihak yang bermain-main dengan rantai pasokan di masyarakat.

"Tetapi saya melihat adanya agen minyak tanah nakal. Mereka tidak secara total membagi BBM secara adil kepada masyarakat, saya melihat seperti itu karena ada laporan masuk ke kita seperti itu. Masyarakat sering mengeluhkan penyaluran minyak tanah itu tidak adil atau tidak secara total ke masyarakat," terang Sekretaris Komisi IV DPRD NTT ini.

Menurutnya jika kelangkaan minyak tanah menjadi salah satu upaya untuk beralih ke gas, masyarakat perlu diberikan pemahaman sehingga tidak menyebabkan masalah di tengah masyarakat.

"Apabila ini merupakan strategis untuk dikonversi ke gas, maka masyarakat harus dipersiapkan dengan baik agar tidak menjadi polemik ke depan. Bila penambahan kapal tangker itu langkah terbaik untuk mengatasi kelangkaan BBM kita setuju," pungkas Ana.

Ia berharap kelangkaan stok BBM dan distribusi yang belum merata harus ada penyelesaian yang diberikan Pertamina agar masyarakat jangan dikorbankan.

"Harapan saya kepada Pertamina, harus bisa melakukan pengawasan secara ketat dan rutin, agar tidak ada indikasi mafia BBM di sini. Hal ini agar menjadi bahan evaluasi Pertamina, sehingga itu bisa memastikan BBM tersalurkan dengan baik atau tidak." imbuh Ana.




(mud/mud)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads