.webp)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai kepentingan. TNI bakal dilibatkan untuk menjaga kantor hingga berbagai operasi, seperti pengawalan tahanan hingga operasi tangkap tangan (OTT).
"Pengamanan kantor, personel, dan operasi. Artinya, operasi yang memang butuh dukungan pengamanan dari TNI. Kalau itu operasi pengawal tahanan, OTT, kalau kami butuh keamanan teman-teman TNI, ya kami minta bantuan," kata Kajati NTB, Wahyudi, Kamis (31/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para personel TNI yang ditugaskan akan mengawal semua bidang di Kejati NTB, termasuk tindak pidana khusus. Pelibatan TNI ini juga dilakukan hingga di tingkat kejaksaan negeri (kejari) di seluruh NTB.
"Apapun itu, kalau memang kami butuh pengamanan, nanti kan praktiknya akan di-mapping, seperti (apa) kita kebutuhannya," terang Wahyudi.
Namun, Wahyu tak merinci soal waktu dimulainya pelibatan TNI di Kejati NTB dan jumlah personel yang ditempatkan. Wahyudi menegaskan hal itu akan dibicarakan dan berkoordinasi dengan Komandan Korem (Danrem) 62/Wira Bhakti.
Wahyudi mengungkapkan ia telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana terkait berbagai kepentingan tersebut. Penandatanganan MoU pengamanan dilakukan, sebut Wahyudi, bagian dari tindak lanjut yang sebelumnya sudah dilakukan di tingkat pusat.
"Di daerah menindaklanjuti. Tentunya nanti di daerah NTB, kejati akan dibantu pengamanan dari teman-teman personel TNI yang nanti akan ditugaskan dan juga di kejari-kejari di NTB," tutur Wahyudi.
Wahyudi berujar, penandatanganan MoU dilakukan dengan Pangdam IX Udayana lantaran NTB masuk wilayah Kodam IX/Udayana, termasuk Kejati Bali dan NTT.
"Betul, saya sudah menandatangani MoU dengan Pangdam Udayana di Bali karena memang wilayah NTB masuk wilayah Pangdam Udayana dalam rangka pengamanan kantor dan personel," ujar Wahyudi.
(hsa/hsa)
