.webp)
Puluhan warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggeruduk kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena kesulitan pengurusan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Barcode tersebut dibutuhkan untuk keperluan operasional usaha mereka.
Pantauan detikBali, Kamis (31/7/2025), warga mulai berdatangan sekitar pukul 11.00 Wita di lantai dua gedung A Kantor Bupati Lombok Tengah. Mereka awalnya datang dengan niat untuk membuat barcode BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pelayanan barcode sudah tutup karena banyaknya permohonan yang masih dalam proses. Warga pun diminta untuk kembali pada Senin (4/8/2025).
Warga lantas emosi karena merasa telah dipingpong dari satu dinas ke dinas lain. Aksi itu sempat memanas karena salah satu warga sempat membakar berkasnya akibat sulitnya prosedur pembuatan barcode.
"Saya sudah satu minggu ini ke sini. Saya ke Dinas Pertanian disuruh ke Dinas Perdagangan. Saat di Dinas Perdagangan disuruh lagi ke sini (Dinas Koperasi dan UMKM). Apa namanya ini," kata Niam, salah satu warga Desa Kawo, Kecamatan Pujut, yang tengah mengurus barcode, Kamis.
Ia mengurus barcode pembelian BBM subsidi untuk menjalankan usaha penggiling kopi. Namun, berdasarkan penjelasan staf Dinas Koperasi dan UMKM pelayanan seperti itu bisa ditangani oleh Dinas Perdagangan.
"Tadi sudah saya ke sana tapi disuruh ke sini. Makanya kami marah ini, masak nggak kasian sama masyarakat seperti kami ini," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Amenah, warga Praya Timur. Ia menyebut hanya menjalankan usaha penggiling padi sehingga harus menggunakan barcode agar bisa mendapatkan BBM dengan harga murah. Hanya saja, ia dipersulit.
"Kalau nggak ada BBM kan nggak bisa kami jalan giling padi. Kalau nggak ada ini kami mau makan apa, masak nggak kasian sama kami ini," keluh Amenah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, Ikhsan, menegaskan bahwa pengurusan barcode BBM untuk usaha seperti penggilingan padi dan kopi bukan merupakan kewenangan instansinya. Pihaknya hanya menangani barcode untuk pelaku usaha seperti bengkel kompresor dan pemandian kendaraan.
"Jadi selebihnya itu kami tidak menangani. Makanya kami persilakan warga untuk ke dinas terkait agar diberikan penjelasan lebih detail," bebernya.
(nor/nor)
