.webp)
Kasus dugaan keracunan massal yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari DPRD Kota Kupang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Lalay, menilai kejadian ini merupakan bentuk kelalaian dari pengelola makanan. Ia mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan di SMPN 8 Kupang segera diganti.
"Ya karena sudah terjadi begini diganti saja. Orang tua mana yang mau anaknya jadi korban," tegas Neda Lalay kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan makanan yang dikonsumsi siswa saat kejadian diduga sudah tidak layak. Hal ini berdasarkan pengakuan sejumlah siswa yang menyebut sayur yang dikonsumsi sudah berasa asam dan beraroma tidak sedap.
"Memang ada pengakuan dari anak-anak kalau sayurnya ini sudah asam dan aroma yang tidak baik, tapi namanya anak-anak pastinya mereka pikir makanan ini baik-baik saja," ungkap politikus NasDem tersebut.
Neda menambahkan, evaluasi terhadap SPPG perlu segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kalau memang pengelola ini tidak layak, lebih baik diganti," ujarnya.
Senada dengan Neda, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Djemari Yoseph Dogon, turut menyoroti insiden tersebut. Ia menilai keracunan yang menimpa siswa SMPN 8 Kupang murni akibat kelalaian pihak pengelola makanan.
"Kan sudah ada ahli gizi, seharusnya makanan ini sudah steril, halal, dan layak dikonsumsi saat didistribusikan ke sekolah," kata politikus Golkar itu.
Djemari menyayangkan peristiwa tersebut hingga membuat ratusan siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Meski tidak ada korban jiwa, ia menilai SPPG telah gagal menjalankan tugasnya secara profesional.
"Ini yang makan manusia, beruntung tidak ada korban jiwa. Menurut saya harus diganti pengelola MBG di SMP 8, kalau bisa bubar saja itu SPPG, karena tidak profesional," tegasnya.
(dpw/dpw)
