.webp)
Sebanyak 38 pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalani evaluasi kinerja atau job fit di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Kamis (10/4/2025). Evaluasi ini akan berlangsung selama dua hari, hingga Jumat (11/4/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, mengatakan proses ini merupakan bagian dari penataan kembali jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov NTB untuk tahun 2025.
"Proses ini kan bagian dari perwujudan meritokrasi dan menjalankan regulasi dari BKN," kata Yusron kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total 40 pejabat yang dijadwalkan, dua orang dilaporkan tak hadir. Satu di antaranya sedang cuti, sementara satu lainnya tidak hadir tanpa keterangan.
"Tadi 38 pejabat kita ikut tes penulisan makalah tentang self assessment. Mereka menulis makalah selama 2 jam seperti apa kinerjanya di dinas masing-masing," jelas Yusron.
Setelah tes penulisan makalah, seluruh peserta mengikuti wawancara mulai pukul 13.00 Wita hingga 20.40 Wita. Setiap pejabat diberikan waktu 20 menit untuk diwawancarai oleh tiga orang evaluator. Wawancara ini juga dipantau langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Tiga evaluator tersebut yakni Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN RI Aris Windiyanto, tim internal Iqbal-Dinda yang diwakili Chairul Mahsul, serta akademisi yang juga Dewan Penasihat, Prayitno Basuki.
"Jadi tes wawancara ini akan dilanjutkan besok," ujar Yusron.
Yusron menambahkan, format job fit tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun 2024. Selain menilai kinerja, para pejabat juga diberi kesempatan untuk mengusulkan penempatan jabatan yang mereka minati melalui makalah.
"Seluruh makalah akan dibaca langsung oleh Gubernur Iqbal. Itu melengkapi penilaian dari tiga evaluator," katanya.
Formulir penilaian akan dikumpulkan langsung ke meja Gubernur dan tidak bisa diakses pihak lain. Penempatan pejabat nantinya akan disesuaikan dengan rekomendasi hasil evaluasi.
"Jadi nanti hasil akhir ada semacam rekomendasi. Eselon A misalnya cocok atau kompeten di OPD A, maka akan ditempatkan di sana," jelas Yusron.
Salah satu pejabat yang mengikuti evaluasi yakni Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Maladi. Ia menuliskan makalah seputar kinerjanya selama menjabat, termasuk rencana pengembangan pariwisata ke depan.
"Tadi saya menulis makalah kinerja pariwisata. Apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Saya tidak menulis makalah sesuai minat penempatan di OPD lain," ujar Jamal.
Ia juga menyatakan kesiapannya mengikuti sesi wawancara. Fokusnya adalah pengembangan pariwisata berkualitas serta tantangan dan inovasi lima tahun ke depan.
"Intinya proposal yang kita tulis tadi soal inovasi, tantangan dan peluang lima tahun ke depan," kata mantan Staf Ahli Gubernur NTB itu.
(dpw/dpw)
